Sintang,Kalbar | REALITAS — Subsidi pemerintah yang di salurkan melalui tabung LPG 3kg yang di peruntukan untuk masyarakat miskin sudah di anggap tidak lagi tepat sasaran, Kesimpulan ini di ambil dari realita yang di dapat di tengah masyarakat.
Fakta di lapangan dari hasil investigasi media terdapat beberapa indikator yang membuktikan bahwa tabung LPG 3Kg lebih banyak di nikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas ketimbang masyarakat miskin.
Salah satunya adalah masyarakat miskin yang yang sesungguhnya menjadi sasaran dari program tersebut justru sulit menikmati program tersebut sebab masyarakat akar rumput justru sulit mendapatkan tabung LPG melon tersebut, jika pun dapat sudah tidak lagi sesuai harga yang di tetapkan pemerintah melainkan harga yang sudah melambung hingga 3 kali lipat dari Harga eceran tertinggi ( HET ) yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan data yang berhasil di himpun media, 8 dari 10 rumah yang masuk kategori masyarakat ekonomi menengah ke atas memiliki tabung melon tersebut, fakta ini dapat menjelaskan bahwa penerima manfaat dari subisidi tersebut sudah jauh dari kata tepat sasaran.
Bahkan kuat dugaan subsidi LPG 3kg Ini menjadi ajang permainan bagi para mafia gas yang memanfaatkan subsidi tersebut untuk memperkaya diri, hal itu di buktikan dengan di temukan puluhan bahkan ratusan pangkalan fiktif yang tersebar di seluruh kabupaten Sintang, bahkan lebih fantastis nya lagi kecamatan Ambalau dan kecamatan Serawai, dua kecamatan yang jauh berada di hulu sungai dari data yang berhasil di peroleh hampir semua Desa memiliki pangkalan gas LPG 3kg yang di duga fiktif, terbukti ketika di konfirmasi secara acak kepada beberapa kades di tempat alamat pangkalan tersebut justru mengaku tidak mengetahui adanya pangkalan gas LPG di Desanya.
“Tidak tahu aku kalau ada pangkalan LPG di Nusa Poring,” ujar Sadikin kades Nusa Poring ketika di konfirmasi media terkait keberadaan pangkalan Anugerah yang merupakan anak dari Agen PT Mandiri Putera Gas pada Rabu (7/1/2026).
Soal selama aku menjabat belum pernah buat ijin pangkalan, selama ini warga hanya tukar di warung dan tokoh aja,” tambah Sadikin.
Menyikapi Hal tersebut, Wakil ketua DPRD kabupaten Sintang dari Fraksi Gerinda, Sandan, S.Sos berharap pemerintah mengkaji ulang program tersebut, dia mengusulkan agar subisidi tersebut di Cabut saja.
“Saya mengusulkan subsidi untuk gas LPG 3Kg di cabut saja, Sebab menurut saya tidak tepat Sasaran, hanya jadi ajang permainan bagi para mafia migas dan Agen serta pangkalan Nakal saja, bagus di ganti dengan tunai saja melalui program BLT migas,” Ujar Sandan.
” Dengan cara itu saya rasa lebih tepat sasaran dan mengurangi celah bagi para spekulan untuk mencurangi uang subsidi yang di kucurkan pemerintah,” tandasnya.(Totom)
