Karo | REALITAS — Pelantikan personalia Serikat Praktisi Media Indonesia (SPMI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karo bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum penting untuk menegaskan kembali peran strategis Pers profesional di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Edi Anwar Asfar. Ia” juga salah satu tokoh pers di Indonesia,
Dalam sambutannya pada acara pelantikan SPMI DPD Kabupaten Karo, yang dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta insan pers, baru-baru ini.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa dunia pers telah mengalami perubahan besar, mulai dari era media cetak hingga masuk ke era media sosial yang bergerak cepat, masif, dan sering kali mengabaikan etika jurnalistik.
“Saya cukup lama berada di dunia pers untuk menyaksikan bagaimana media berubah. Dari mesin ketik ke komputer, dari koran pagi ke portal daring, hingga kini ke media sosial yang bekerja tanpa redaksi, tanpa editor, dan sering kali tanpa etika,” ujarnya.
Tantangan Pers di Era Banjir Informasi
Menurutnya, tantangan terbesar pers saat ini bukan lagi semata tekanan kekuasaan, melainkan banjir informasi yang tidak terkendali.
Media sosial telah menciptakan ruang publik baru, di mana setiap orang dapat memproduksi informasi, opini, bahkan klaim yang tampak seperti fakta.
“Popularitas tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Setiap orang bisa menjadi ‘wartawan’, setiap opini bisa dianggap fakta, dan setiap kebohongan bisa viral dalam hitungan menit,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberi mandat yang jelas kepada pers untuk bekerja berdasarkan prinsip verifikasi, akurasi, dan tanggung jawab. Hal ini berbeda dengan logika media sosial yang sering mengutamakan kecepatan, sensasi, dan viralitas.
“Jika pers ikut larut dalam arus itu, maka kita tidak sedang bersaing—kita sedang kehilangan jati diri,” tegasnya.
Pers Harus Jadi Penjaga Akal Sehat Publik
Di tengah kekacauan narasi digital, pers profesional justru dituntut hadir sebagai penjaga akal sehat publik. Tugas pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meluruskan disinformasi, melawan hoaks, serta memberi konteks yang utuh kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti sejumlah risiko serius yang dihadapi media saat ini, di antaranya:
tekanan klik dan trafik yang mengorbankan kualitas jurnalistik.
kriminalisasi karya jurnalistik yang disamakan dengan unggahan media sosial,
serta menurunnya kepercayaan publik terhadap media arus utama.
Karena itu, ia menekankan bahwa SPMI tidak boleh hanya berfungsi sebagai organisasi struktural, melainkan harus menjadi kompas etik bagi praktisi media, khususnya di daerah.
Pesan untuk Pengurus dan Pemerintah
Kepada personalia SPMI DPD Kabupaten Karo yang baru dilantik, ia berpesan agar tetap menjaga marwah profesi dan tidak tergoda menjadi pembuat konten yang mengabaikan etika jurnalistik.
“Jangan menjadi ‘konten kreator’ yang kebetulan memakai atribut pers. Jadilah jurnalis dengan disiplin verifikasi dan keberanian moral,” ujarnya.
Ia menambahkan, pers profesional harus berani tampil berbeda di tengah hiruk-pikuk dunia digital.
“Berani pelan ketika yang lain terburu-buru. Berani akurat ketika yang lain mengejar viral. Itulah nilai tambah pers profesional.”
Sementara kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan, ia mengingatkan agar tidak menyamakan produk jurnalistik dengan konten media sosial.
Produk pers tunduk pada kode etik, mekanisme koreksi, dan Dewan Pers—bukan langsung dibawa ke ranah pidana,” tegasnya.
Ajakan kepada Masyarakat
Di akhir sambutannya, ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak kritis secara bijak, dengan tetap menjaga nalar dan kemampuan memilah informasi.
“Gunakan hak kritis, tetapi jangan kehilangan akal sehat. Bedakan antara karya jurnalistik dan opini di media sosial,” pungkasnya.
Pelantikan SPMI DPD Kabupaten Karo diharapkan menjadi titik awal penguatan profesionalisme pers daerah dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus mempertegas peran pers sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab.(Indra Adrismel)
