Sumenep I REALITAS – Di tengah geliat inovasi dan semangat membangun kemandirian pangan yang membara di kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, segelintir oknum justru hadir sebagai parasit yang menggerogoti ketenangan dan menghambat kemajuan. Desa Sakala, Saseel, di bawah naungan Kecamatan Sapeken tengah merajut asa melalui program ketahanan pangan yang digagas pemerintah daerah.
Potensi bahari yang melimpah, dengan ikan-ikan eksotis bernilai ekonomi tinggi seperti Lodi, Marlin, Sunu Bintang, bahkan Napoleon yang menduduki kasta tertinggi komoditas ekspor, menjadi tumpuan harapan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Gelombang optimisme sempat menyeruak tatkala Wakil Bupati Sumenep, K.H. Imam Hasyim, dan Kepala Dinas PMD, Anwar Syahroni Yusuf, hadir memberikan apresiasi dan dukungan atas ide-ide brilian dalam pengelolaan sumber daya laut. Bahkan, wacana menjadikan Desa Sakala sebagai ikon pemancingan internasional untuk ikan Marlin kian menguatkan keyakinan akan masa depan yang gemilang.
Namun, dibalik Potensi yang menjanjikan, terselip ancaman laten yang berpotensi merusak tatanan yang sedang dibangun. Kepala Desa Sakala, Bukhari Muslim, dengan nada getir menuturkan kepada Kompasone.com tentang keresahan yang dialaminya. Ia mengungkapkan adanya pihak-pihak tak jelas yang menghubungi, bahkan mengaku dari institusi penegak hukum seperti BPK dan KPK, di tengah kesibukannya melayani masyarakat.
Lebih lanjut, Bukhari Muslim menyoroti praktik sejumlah oknum yang mengaku sebagai media “kritis” dengan cara-cara yang tidak profesional dan cenderung kampungan. Mereka memanfaatkan aplikasi Jaga Desa dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tertera secara nasional untuk melakukan pemerasan terhadap kepala desa. Ironisnya, tak jarang berita yang mereka buat hanya memiliki tiga pembaca: kepala desa itu sendiri, pihak yang mengunggah berita, dan camat setempat. Sebuah ironi yang mempertanyakan esensi dan kredibilitas jurnalisme yang seharusnya menjadi pilar pengawasan dan penyambung lidah masyarakat.
Keresahan para kepala desa di kepulauan Sapeken semakin memuncak lantaran ulah oknum-oknum yang mengatasnamakan media dan lembaga kontrol tanpa melakukan verifikasi faktual di lapangan. Mereka enggan turun langsung, berdialog, atau meminta kepala desa menunjukkan lokasi pembangunan sesuai dengan LPJ. Tindakan ini jelas menciderai etika dan profesionalisme, alih-alih menjalankan fungsi kontrol yang konstruktif, mereka justru menebar ketakutan dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
Kepala Desa Sakala dengan tegas menyatakan bahwa dirinya dan para kepala desa lainnya justru lebih gentar terhadap amanah yang diemban dari masyarakat yang telah memilih mereka. Mereka menghormati media dan lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar memiliki itikad baik untuk mengawasi dan mengawal program-program pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Mereka sadar betul akan konsekuensi hukum bagi siapa saja yang menyalahgunakan anggaran negara.
Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi integritas pers dan lembaga kontrol. Alih-alih menjadi mitra strategis dalam pembangunan dan pengawasan, segelintir oknum justru menjelma menjadi predator yang memangsa ketidakpahaman dan memanfaatkan celah informasi.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas untuk memberantas praktik-praktik kotor ini, sehingga semangat inovasi dan pembangunan di kepulauan Sapeken tidak terhambat oleh ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas harus ditegakkan, bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(R. M Hendra)
