PM Israel Memerintahkan Militer Untuk Evakuasi Warga Sipil

oleh -36.579 views
PM Israel Memerintahkan Militer Untuk Evakuasi Warga Sipil
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana ganda untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah di Gaza selatan dan untuk mengalahkan batalion Hamas yang tersisa.

Jakarta | MEDIAREALITAS – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana ganda untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah di Gaza selatan dan untuk mengalahkan batalion Hamas yang tersisa.

Dilansir Al Arabiya, Sabtu 10 Februari 2024, militer Israel pada Jumat 9 Februari 2024 waktu setempat telah melancarkan serangan udara mematikan di Rafah, yang dipenuhi oleh warga Gaza yang mengungsi.

Serangan udara itu dilakukan meskipun ada kritik dari Presiden AS Joe Biden dan peringatan dari kelompok-kelompok kemanusiaan mengenai tingginya angka kematian warga Palestina jika pasukan Israel maju ke kota tersebut.

BACA JUGA :   Karena Faktor Keamanan, PBB Tunda Pengiriman Bantuan ke Gaza

Kekhawatiran internasional mengenai nasib ratusan ribu pengungsi Gaza yang berlindung di Rafah telah meningkat sejak Israel mengancam akan melakukan serangan darat terhadap kota tersebut, yang terletak di perbatasan dengan Mesir.

Washington mengatakan pada hari Kamis lalu, bahwa pihaknya tidak akan mendukung operasi militer Israel yang diluncurkan di Rafah tanpa batas waktu. Bahkan Joe Biden menyebut respons Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai tindakan yang “berlebihan.”

Presiden Palestina bereaksi
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat 9 Februari 2024 waktu setempat, bahwa rencana yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan eskalasi militer di Rafah bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

BACA JUGA :   China Kecewa Terkait AS Yang Memveto Resolusi Terbaru DK PBB

Kantor Abbas mengatakan pihaknya menganggap pemerintah Israel dan pemerintah AS bertanggung jawab atas dampak dari rencana tersebut.

Kepresidenan Palestina pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperhatikan, “karena (Israel) mengambil langkah ini berarti mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia. Itu melewati semua garis merah,” kata kantor Abbas dalam sebuah pernyataan.(*)

Sumber: Dtk