Langsa | Realitas – Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) menyoroti Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Langsa, Pemko Langsa Provinsi Aceh.
Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) Menilai ada sebuah kerangka Laporan Keuangan yang mengejutkan pada BLUD RSUD Kota Langsa dan perlu adanya pembenahan, dan segera di audit, demikian disampaikan oleh Presidium ALASKA Bidang Ekonomi Pembangunan Sultan Habibi kepada Wartawan Senin (15/6/2023) di Langsa.
Habibi menyebutkan, dalam hasil Audit BPKRI dan Akuntan Publik independen tahun 2021 pada BLUD RSUD Kota Langsa terdapat banyak Beban pada RSUD Kota Langsa yang meningkat sangat signifikan, ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat khususnya, terlebih lagi dalam kondisi pemerintah sedang gencarnya menurunkan angka inflasi serta pemulihan ekonomi masyrakat pasca di terpa covid-19.
Lebih lanjut Habibi, juga menyebutkan, salah satu hal yang sangat mengejutkan ialah adanya Beban bantuan Poding mencapai 816.543.000 Rupiah yang tertera pada Laporan audit keuangan pada BLUD RSUD Kota Langsa, ini perlu diteliti dengan baik apalah laporan ini wajar, atau tidak sebut l, Habibi.
Dikatakan nya lagi, tentunya ini menjadi pertanyaan besar dan perlu adanya Transparansi berkeadilan yang Produktif terhadap pertanggungjawaban tersebut, terlebih lagi negara sepertinya sudah cukup memberikan upah Pegawai serta tunjangan-tunjangan seperti keluarga, jabatan, fungsional, fungsional umum, beras, prestasi khusus dan lainnya dengan jumlah yang tidak sedikit, seperti tertera pada laporan beban yang rata-rata itu juga meningkat signifikan.
![](https://i0.wp.com/mediarealitas.com/wp-content/uploads/2023/05/Beban-RSUD-Langsa-Perlu-Diaudit.jpeg?resize=1080%2C1413&ssl=1)
Oleh sebab itu, Habibi meminta kepada PJ Walikota Langsa agar dapat mengevaluasi serta/ meng audit juga segera membenahi kerangka beban pada BLUD RSUD Kota Langsa yang terindikasi dugaannya akan merujuk pada nilai-nilai Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mengganggu kinerja-kinerja yang sedang di jalankan khususnya pada bidang kesehatan.
Ini juga menjadi acuan dan referensi kepada DPRK Langsa untuk dapat segera melakukan Controling pada RSUD Langsa guna menghindari keranda mayat yang kembali di hantarkan oleh Aliansi Aktivis Merdeka, tutup Habibi. (red)