Banda Aceh | Realitas – DPD Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Anti Korupsi (ALAMP Aksi) secara tegas mendesak DPRK Banda Aceh untuk segera membentuk pansus terkait persoalan hutang yang ditimbulkan oleh Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq pada tahun anggaran 2022.
“Fakta yang terjadi saat ini efek nyata dari persoalan hutang yang ditimbulkan oleh kebijakan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq telah merugikan masyarakat.
Apalagi Bakri Siddiq dalam waktu sekitar enam bulan sudah membuat pemko terutang mencapai Rp 80 M pada akhir tahun anggaran 2022, ujar ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh Mahmud Padang, Jum’at (20/1/2022).
Mahmud menyebutkan, dampak nyata yang ditimbulkan dari hutang yang terjadi pada saat Bakri memimpin membuat mencuatnya persoalan SP2D bodong di akhir tahun anggaran hingga belum diselesaikannya sejumlah kewajiban pemko.
“Bayangkan saja tunjangan mulai dari tunjangan beban kerja tenaga kontrak/honorer pada tahun anggaran 2022 tidak dituntaskan, bantuan rutin untuk disabilitas juga tak direalisasikan. Baru-baru ini mencuat lagi persoalan yang begitu memilukan, ternyata gaji tenaga kebersihan tak kunjung dibayar, sungguh memprihatinkan,”katanya.
Menurut Mahmud, melihat kondisi pemko Banda Aceh yang dilematis saat ini, wakil rakyat diharapkan tidak hanya bisa menjilat Pj Walikota demi memuluskan anggaran Pokir, tapi harus bersikap tegas karena mereka duduk disana untuk mewakili rakyat dan harus memikirkan nasip rakyat.
“Dewan yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan sudah seyogyanya sesegera mungkin membentuk pansus terkait hutang Pemko dibawah kepemimpinan Bakri Siddiq. Jika hal itu tidak dilakukan oleh DPRK atau ada dewan yang berdalih tidak mau melakukan fungsi pengawasannya itu, kami mengajak rakyat untuk memberikan cap dewan seperti itu sebagai dewan pokir doank,” tegasnya.
Ironisnya, lanjut Mahmud ditengah kondisi yang semakin semrawut itu, Pj walikota justru terlalu sering melakukan perjalanan keluar kota. “Bakri Siddiq sibuk perjalanan keluar kota sementara rakyat dan pegawai kecil menjerit. Apa yang bersangkutan sama sekali tidak memikirkan nasib pegawai hingga rakyatnya,”ujar Mahmud mengaku prihatin. (*)
