IKLAN YARA

Pemerintah Aceh Akan Legalkan Tambang Minyak Ilegal Rakyat

oleh -21.579 views
Pemerintah Aceh Akan Legalkan Tambang Minyak Ilegal Rakyat
Foto Istimewa

 GOOGLE NEWS

Banda Aceh | Raealitas – Pemerintah Aceh bersama DPRA dan BPMA akan melegalkan tambang minyak ilegal yang banyak beroperasi di Aceh.

Pelegalan itu akan dilakukan melalui Qanun Tambang Minyak Bumi yang kini rancangannya sedang dibahas DPRA.

“Tahapan pembahasan rancangan qanunnya saat ini sudah mencapai 90 persen.

Menunggu rancangan qanunnya disahkan, kami terus membuat persiapan pelaksanaan tahapan melegalkan pertambangan rakyat itu,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan, persoalan itu dibahas dalam rapat yang dihadiri Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial, Kepala BPMA Teuku Muhammad Faisal, Asisten III Setdakab Aceh Timur Darmawan, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Timur Khairun Hafis dan Asisten I Setdakab Aceh Tamiang Syahri.

BACA JUGA :   Kontingen Porwanas PWI Aceh Kembali ke Daerah

Selain itu, hadir juga pihak PT PGE, Pertamina, serta lembaga teknis lainnya.

Mahdi menyebutkan, ada 288 lokasi tambang minyak ilegal yang tersebar di tiga kabupaten.

Di Kabupaten Bireuen, ada 160 lokasi.

Kabupaten Aceh Timur ada 121 titik lokasi, tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peureulak Timur.

Mahdinur mengungkapkan, ada beberapa regulasi yang terkait pengelolaan sumur minyak rakyat tersebut.

Untuk sumur tua, ada aturan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa ini merupakan sumur-sumur minyak yang dibor sebelum tahun 1970-an dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terkait kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.

BACA JUGA :   Kapolsek Langsa Timur Terima Keluhan Masyarakat Sambil Ngopi

Sumur ilegal tidak sama dengan sumur tua.

Selanjutnya sumur minyak yang berada di wilayah kerja, ada regulasi berupa PP Nomor 35 tahun 2003 yang menyebutkan, pemilik wilayah kerja bertanggung jawab terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Sedangkan untuk Nonwilayah kerja, ungkap Mahdinur, ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Kerja dan Gas Bumi.

BACA JUGA :   Kapolres Langsa PDTH Satu Oknum Polisi

Rancangan Qanun Tambang Minyak Bumi yang sedang dibahas Komisi III DPRA untuk melegalkan tambang minyak rakyat di Aceh itu, isinya diselaraskan dengan berbagai regulasi tambang minyak bumi rakyat yang diatur oleh pusat, sehingga pada saat rancangan qanun itu nanti disahkan oleh DPRA tidak bertentangan lagi dengan aturan di tingkat pusat.

Sehingga qanun itu bisa secepatnya dimasukkan ke dalam lembaran daerah untuk dilaksanakan.

Praktis, jika qanun tersebut sudah diberlakukan, ini menjadi kabar gembira bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada sumur minyak tradisional, seperti warga di Aceh Timur tersebut. (*)

Sumeber : SI