IKLAN YARA

Sajikan Berita Tendensius, Oknum Wartawan Dilaporkan ke Dewan Pers

oleh -57.489 views
Sajikan Berita Tendensius, Oknum Wartawan Dilaporkan ke Dewan Pers
Sajikan Berita Tendensius, Oknum Wartawan Dilaporkan ke Dewan Pers
UPDATE CORONA

Aceh Utara | Realitas – Seorang oknum wartawan media online liputan Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Haikal dilaporkan ke dewan pers. Laporan ini terkait pemberitaan yang dianggap tendensius dan diduga tidak memenuhi kaidah jurnalistik hingga pelanggaran kode etik.

Haikal dilaporkan ke Dewan Pers oleh wartawan daerah yang sama melalui kuasa hukum Rizal Saputra, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh (LIMA). Haikal dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pemberitaan yang dimuat di laman beritamerdeka.net.

“Iya benar kita laporkan ke Dewan Pers dan kami sudah mengirim seluruh bukti pendukung seperti tangkapan layar pemberitaan, chating pesan whatsapp hingga bukti pendukung lainnya” kata Rizal Saputra yang juga dari kantor advocad Rizal and Partner, Senin (2/11/21).

Rizal dalam delik aduannya mengatakan, kliennya keberatan dengan pemberitaan yang disajikan beritamerdeka.net yang berjudul “kisruh wartawan sedot uang dari forum keuchik kecamatan syamtalira aron”. Dalam berita yang dilansir pada 30 Oktober 2021, Rizal menyebut sangat jauh dari kaidah jurnalistik dan tendensius.

BACA JUGA :   YARA Minta Walikota Subulussalam Memakai Hati Nurani Demi Masyarakat

“Berita tidak mengandung unsur 5W + 1 H, lalu dia beropini dan menghakimi. Lalu ada sebutan ‘wartawan bodrek’ dan wartawan abal-abal, serta tulisan yang menggiring opini sesuai kehendak penulis. Yang lebih fatal, dalam berita juga dibubuhkan foto klien kami seolah sebagai orang pesakitan” kata Rizal.

Dia menyebut berita tersebut sangat tendensius dan menyerang individu hingga pembunuhan karakter.

“Padahal yang benar adalah antara klien kami dengan forum geuchik mengikat kerjasama bisnis untuk publikasi kegiatan. Dan ada pembuktian seperti kwitansi dan lainnya. Ini murni bisnis media dan Itu hal yang lumrah. Tidak ada unsur pemerasan dan hal-hal negatif seperti diberitakan itu” kata Rizal Saputra.

Ia mengaku heran dengan penulisan berita tersebut yang mengklaim klien LIMA bekerja pada media abal-abal. Padahal Zulkifli bekerja pada perusahaan berbadan hukum dan terverifikasi faktual dewan pers, jika sudut pandang diukur dari produk dewan pers.

BACA JUGA :   Bupati Agara Pimpin Apel Pengamanan Pada 4 Desember 2021

Rizal juga menyampaikan alasan melaporkan persoalan ini ke dewan pers.

“Ini sekaligus kita mengedukasi seluruh pihak, jika bersengketa dengan wartawan dan produk jurnalistik seharusnya di dewan pers dulu diselesaikan dengan menggunakan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagai pedoman. Dan jika memenuhi unsur pidana terkait berita bohong sebagaimana diatur UU nomor 1 tahun 1946 pasal 14, maka akan kita laporkan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong dengan ancaman 10 tahun kurungan” kata Rizal.

Rizal menambahkan pemberitaan tersebut patut diduga juga melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. “Karena menyajikan berita dan judul yang tidak akurat dan memuat opini yang menghakimi, berita tersebut berisi Kebohongan dan Fitnah karena Zulkifli tidak pernah melakukan seperti apa yang diberitakan tersebut,” ujar Rizal Saputra.

BACA JUGA :   Dirut dan Dirkeu Jasa Raharja Raih Penghargaan TOP BUMN Awards 2021

Berita tersebut patut diduga tidak melalui uji informasi, tidak berimbang, menghakimi dan melanggar asas praduga tak bersalah sesuai Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers yang mana disebutkan: Norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah; juga melanggar Pasal 27 ayat (3) menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”; dan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). (*)