IKLAN YARA

OJK Cabut Izin OVO dan Larang Lakukan Usaha di Bidang Pembayaran

oleh -15.489 views
OJK Cabut Izin OVO dan Larang Lakukan Usaha di Bidang Pembayaran
OJK Cabut Izin OVO dan Larang Lakukan Usaha di Bidang Pembayaran
UPDATE CORONA

Jakarta | Realitas – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia dan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan.

Hal itu disampaikan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Berdasarkan keputusan itu perusahaan pembiayaan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Unit D, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta itu tidak lagi memegang izin OJK.

Pada keputusan itu juga tertera pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada ditetapkan.

“Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan,” tulis keterangan resmi OJK yang ditandatangani Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A selaku Plh.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I itu.

Menurut OJK, OVO juga diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan.

Adapun hak dan kewajiban OVO berdasarkan OJK antara lain:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia.

Hal itu disampaikan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan
Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Menyediakan pusat informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan. (*)