IKLAN YARA

Media Realitas Sukseskan Webinar Zoom #NgomonginMedia Sesi ke 6

oleh -72.489 views
Media Realitas Sukseskan Webinar Zoom #NgomonginMedia Sesi ke 6
Media Realitas Sukseskan Webinar Zoom #NgomonginMedia Sesi ke 6
UPDATE CORONA

Jakarta I Realitas – #NgomonginMedia yang diselenggarakan oleh Gabungan media massa baik media cetak maupun media online yang tergabung dalam Media CEO Group Kembali mengadakan live webinar Zoom Sesi ke VI pada Minggu (17/10/2021).

Webinar yang diselenggarakan pada pukul 19:30 wib ini dipandu oleh Analisa, SE dan moderatornya yaitu Yusdiansyah selaku pimpinan media koran, radio broadcaster, public speaking coach, dan news anchor dengan mengunsung tema “Forum Diskusi Hukum Bersama Media”.

Acara Webinar ini dihadiri oleh Sukisari, SH (advokat dari Law Firm Sukisari & Partners), Donke Ridhon Kahfi , SH,MSc,LLM (Senior Partner DKMS Lawyers), Annika Rahmawati, S.H,C.Me,CLA (Pengacara. Annika Rahmawati and Co. Law Firm), Dody M Zuhdi (Owner majalah CEO Group dan Konsultan Media cetak dan Online Indonesia), Ongky Prasetia Hulu, S.Kom owner (Owner dan Pimpinan umum mata media online dan web Development & Ahli blogger), dan  Zainal Abidin (Ahli Desain Grafis Majalah CEO Group dan Web Design).

Peserta Webinar berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Narasumber mengenai metode kipling dengan Metode 5W+1 H.

Berlakunya Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE, di mana ditentukan untuk mempertegas posisi hukum karya jurnalistik yang tidak bisa mudah dipidanakan kalau atas nama institusi pers. Maka sebaiknya media siber terdaftar secara resmi yaitu berada di institusi (Dewan Pers).

BACA JUGA :   Ditinggal Salat, Mobil BMW di Banyumas Ludes Terbakar

Itulah yang disampaikan oleh narasumber Sukisari, SH dari Pengacara Law Firm Sukisari & Partner dalam diskusi #NgomonginMedia yang diselenggarakan oleh gabungan groub media yakni Media CEO Groub, Media Koran, Media Realitas dan Mata Media Online yang berlangsung secara daring.

Lebih lanjut Sukisari menambahkan, terkecuali menulis secara (didasarkan pendapat) pribadi. “Nah ini termasuk opini yang diatur, dan juga bukan atau tidak mudah bisa dipidanakan sejak peraturan SKB UU ITE berlaku 23 Juni,” kata Sukisari, Minggu (17/10).

“SKB UU ITE yang juga melibatkan kejaksaan tidak mungkin akan P21 suatu laporan, dan juga Kemenko Polhukam R.I sudah mengirimkan SKB ke Makamah Agung,” ujar Sukisari.

Sukisari menjelaskan, memang UU ITE sampai sekarang belum adanya perubahan, akan tetapi ada rambu – rambu melalui pedoman implementasi yang jelas merujuk pasal 27 ayat (3)c. ” Bukan delik yang mengatur terkait muatan penghinaan /atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE , dan jika muatan konten dari hasil diskusi suatu pendapat hasil dari evaluasi ataupun suatu kenyataan.”

BACA JUGA :   Penumpang di Banjarbaru Order 2 Driver Ojol Untuk Bonceng Teman

“Pencarian informasi itu penting sehingga menulisnya lengkap dan rekan – rekan pers baik online maupun cetak dapat terus mengawal aparat oknum hukum yang tidak benar,” tutur Sukisari.

Karena tugas seorang wartawan atau jurnalistik adalah mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi yang diyakini merupakan kepentingan umum secara akurat dan tepat waktu.

Terkait permasalahan jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hal ini termaktub dalam SKB UU ITE di pedoman implementasi  yang bunyi sebagai berikut :

“Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).”

BACA JUGA :   Habib Rizieq Mendadak Sampaikan Ini

Di kesempatan yang sama narasumber lainnya yakni, Donke Ridhon K,.SH, MSc, LLM dari Senior Partner DKMS Lawyers mengungkapkan, jurnalis mutlak membutuhkan pemahaman dan pengetahuan beberapa hal yang fundamental mengenai short-term issues.

Donke Ridhon mencontohkan, misalkan infrastruktur, ada yang menggeluti hal itu. Seperti perusahaan media asing yang para jurnalisnya memiliki spesialisasi pengetahuan yang mendalam mengenai pemberitaan ekonomi, bisnis dan hukum, itulah yang menjadi penting.

“Sehingga ketika menulis kesalahannya itu bisa termitigasi yang tidak mengakibatkan salah arah,” ujar Donke Ridhon.

Maka dari itu insan – insan pers harus memiliki keahlian khusus untuk mengawal pemberitaan secara baik dan selaras dengan munculnya prespektif bagi jurnalis.

Dapat disimpulkan di sini bahwa dalam menjalani profesi sebagai jurnalis memang harus juga memahami dengan mengikuti sesuai dengan kode etik serta peraturan Undang – undang. Peran media massa sebagai sosial kontrol memberitakan sesuatu berdasarkan fakta sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)