IKLAN YARA

PNS Kejari di NTB Dilaporkan Istri ke-6, Gegara Nikah Istri ke-7

oleh -39.489 views
PNS Kejari di NTB Dilaporkan Istri ke-6, Gegara Nikah Istri ke-7
Ilustrasi
UPDATE CORONA

Lombok Tengah I Realitas – Seorang pria dengan status pegawai negeri sipil (PNS) di Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan ke atasannya.

SZ (52) dilaporkan oleh istri ke-6-nya karena diduga dengan sengaja melakukan pernikahan sebanyak 7 kali.

Dari 7 istrinya itu, 3 orang memiliki akta nikah atau melakukan pernikahan secara sah, sementara 4 lainnya hanya berstatus nikah siri. Bahkan SZ juga memiliki satu orang pacar.

Pernikahan SZ itu pertama kali dilakukan dengan istrinya berinisial W pada tahun 1990 dan dikaruniai 4 orang anak.

Pada tahun yang sama, SZ juga menikah dengan tiga orang perempuan lainnya, yakni BC, PZ, dan PL.

SZ menikahi BC dan PZ secara siri di hari yang sama, yakni pada malam dan siang hari. Hanya, dari BC, SZ tidak dikaruniai anak. Sementara dengan istri ketiga PZ memiliki dua anak.

BACA JUGA :   Kapolresta Pimpin Apel gelar Operasi Patuh lancang Kuning 2021 di Mako Polresta Pekanbaru

Namun, belum lama pernikahan mereka, SZ kembali menceraikan PZ. SZ juga bercerai dengan W di tahun 2004.

“Kemudian pernikahan dengan istri keempat (berinisial PL) mendapatkan satu anak.

Tapi perkawinan tersebut tidak berlangsung lama karena SZ menalak secara sepihak istri keempatnya,” ungkap anggota Koalisi Perlindungan Perempuan dan Anak NTB, Yan Mangandar Putra, dalam keterangannya pada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Sementara dengan istri kelima, yakni BA, dinikahi secara agama oleh SZ dengan mengakui bahwa dia telah menceraikan semua istrinya.

Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak. Kali ini, pernikahan itu kandas lagi.

Setelah bercerai dengan BA, SZ menikah lagi dengan GA, dan tinggal di rumah dinasnya bersama istri pertama.

Pada Maret 2021, SZ lagi-lagi bercerai dan dia menjatuhkan talak kepada GA tidak secara langsung, tapi melalui bibi istrinya.

SZ juga tinggal serumah dengan HM yang merupakan calon istri ketujuh, tapi hingga kini belum menikah.

BACA JUGA :   Kapolda Aceh Tinjau Vaksinasi Massal dan Baksos yang Digelar Akpol 97

Alih-alih menikahi HM, SZ justru menikah dengan perempuan lain, berinisial WD, asal Lombok Tengah. Dia menjadi istri ketujuh.

“Pernikahan dengan istri ketujuh secara sah di KUA, sementara istri pertama statusnya belum cerai,” ujarnya.

Langgar Etik dan UU

Tak terima, istri ke-6 pun melaporkan SZ. SZ dilaporkan pada Kamis (26/8) lalu dengan kategori pelanggaran etik dan pemalsuan dokumen.

“Atas pernikahan sampai 7 kali tersebut, diduga SZ telah melakukan pelanggaran etik selaku pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil di Kejaksaan dan pelanggaran hukum berupa pemalsuan surat, pernikahan terhalang, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Yan.

Menurut Yan Mangandar, kasus ini merupakan kasus yang melanggar undang-undang perlindungan perempuan dan anak, sehingga dianggap perlu melakukan advokasi dan pendampingan secara serius.

“Koalisi akan mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan berencana bersama Dinas P3AP2KB NTB akan berkoordinasi langsung (hearing) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam kasus ini terpenuhi,” ujarnya.

BACA JUGA :   Polres Lhokseumawe Ciduk 22 Pemain Judi Online Chip High Domino

Kepada Kejati NTB, Koalisi Perlindungan Perempuan dan Anak menuntut agar memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh SZ secara serius dan terbuka.

Bila perlu, lanjut Yan, Kejari Praya memproses SZ secara hukum dan memberikan sanksi tegas.

“Memberikan perlindungan bagi para istri-istri dana anak-anaknya dalam bentuk perlindungan hukum, restitusi, dan/atau bantuan ekonomi, rehabilitasi psikis, dan psikososial.

Meminta maaf kepada seluruh mantan istri dan anak secara terbuka,” tegas Yan Mangandar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTB, Dedi Irawan belum berhasil dimintai konfirmasi oleh detikcom untuk dimintai keterangan atas laporan kasus ini. (*)

Sumber: Dtc