IKLAN YARA

Hamdani Ketua YARA Aceh Barat : Desak Dinas Kesehatan Kasus Mahasiswi Lumpuh Usai Divaksin Diadvokasi Harus Ada Yang Bertanggung Jawab

oleh -60.489 views
Hamdani Ketua YARA Aceh Barat : Desak Dinas Kesehatan Kasus Mahasiswi Lumpuh Usai Divaksin Diadvokasi Harus Ada Yang Bertanggungjawab
Ketua YARA Aceh Barat : Hamdani
UPDATE CORONA

Aceh Barat I Realitas – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Hamdani, SH, mendesak Dinas Kesehatan setempat, melakukan investigasi mendalam terkait dengan lumpuhnya Amelia Wulandari (22) mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh pascadivaksin pada 27 Juli 2021, dan harus di usut sampai tuntas.

Peristiwa tersebut kini menimbulkan berbagai spekulasi ditengah masyarakat, terkait lumpuhnya warga Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan itu pascavaksinasi.

Sehingga perlu adanya kejelasan dari pihak berwenang, guna mengetahui hal yang sebenarnya.

“Satgas Covid-19 dan Dinkes kita desak, segera melakukan investigasi penyebab kelumpuhan yang dialami Amelia Wulandari tersebut.

Sebagaimana pengakuan pihak keluarga, bahwa setelah investigasi tersebut dilakukan apapun hasilnya  untuk membuktikannya ke publik, apakah benar di sebabkan karena vaksin atau bukan, ujar Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani kepada kepada Wartawan Selasa (3/8/2021).

BACA JUGA :   Tamong Gampong Diserbu Warga Lamerem Yang Ingin Vaksin

Disebutkan, bahwa kejelasan tersebut, juga akan menjadi pengetahuan masyarakat terhadap penyebab yang sebenarnya, ujar Hamdani yang juga Advokat.

Lebih lanjut Hamdani menyebutkan , jika merujuk terhadap pernyataan dr Widyawan SpS yang menyebutkan, dirinya belum dapat memastikan penyebab lumpuhnya pasien.

Apakah karena mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau karena rasa cemas.

Sehingga pasien mengalami mual dan muntah serta lumpuh seperti yang dilansir media, maka ini dinilai Hamdani Dinkes Kabupaten Aceh Barat bersama Satuan Tugas Covid-19 melakukan investigasi.

Ia juga menyarankan, adanya dokter ahli yang dilibatkan dalam melakukan investigasi terkait dengan kejadian yang dialami oleh Amelia Wulandari pasca divaksin.

“Jika ini tidak dilakukan, akan membawa keraguan dan kepercayaan dari masyarakat vaksin memberikan dampak buruk.

Itu pula dasar kita desak dilakukan investigasi agar adanya kejelasan.

BACA JUGA :   Polisi Terus Lakukan Penyelidikan Terkait Pembakaran Mobil Ketua YARA Langsa, Azhari Wartawan Senior Minta Usut Sampai Tuntas

Bukan hanya itu, dengan adanya investigas maka nanti para vaksinator juga akan lebih hati-hati dalam melakukan vaksinasi, begitu juga dengan dokter ahli atau spesialis dalam mengeluarkan rekomendasi, ujar nya lagi.

Selain itu, Hamdani juga meminta kepada institusi yang ada baik di dunia pendidikan, maupun pemerintahan serta swasta tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat mutlak dalam kebutuhan dari kegiatan yang akan dijalankan oleh institusi tersebut.

Hamdani kwatir, jika ini terus dijadikan syarat mutlat maka kedepan tidak tertutup kemungkinan terus memakan korban dalam kegiatan vaksinasi, ujar nya lagi.

Bisa kita Contohkan kata Hamdani, kasus yang menimpa Amelia.

Lantaran ia tidak bisa mendapatkan surat keterangan, tidak bisa divaksin setelah menjumpai dokter spesialis di Rumah Sakit Montela.

Sang dokter di rumah sakit itu tidak mau mengeluarkannya serta tetap kukuh, jika Amelia bisa divaksin.

BACA JUGA :   Polres Lhokseumawe Ciduk 22 Pemain Judi Online Chip High Domino

Sehingga mahasiswi itu pun jalani vaksinasi untuk memenuhi syarat bisa wisuda, seperti yang diberitakan media sesuai dengan yang disampaikan oleh  keluarga Amelia.

“Tapi apa yang dialami oleh Amelia pascavaksin. Kini ia harus di rawat di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien karena alami lumpuh. Apa yang dialami Amelia saat ini, siapa yang bertanggung jawab?  Karena itu saya rasa, vaksin jangan jadi paksaan tapi kesadaran.

Jika institusi menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat mutlak, maka Hamdani menilai tim Satgas Covid-19 gagal dalam mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi dengan kesadaran mereka sendiri.

Kita juga terus menitor kasus ini, agar tidak terulang lagi di Aceh Barat, tutup Hamdani. (*)