Muslim Agani Kuasa Hukum Alm. Abu Bakar Berdan, Minta Pemko Langsa Hentikan Penguasaan Tanah Klien Nya

oleh -358.489 views
Muslim
Muslim Agani, S.H Kuasa Hukum Alm. Abu Bakar Berdan

IDUL FITRI

Langsa I Realitas – Kuasa Hukum Muslim Agani, S.H dan Dian Yuliani S.H, meminta Pemko Langsa hentikan keinginan menguasai tanah Alm. Abubakar Berdan dilokasi pinggiran hutan lindung Kota Langsa, tanah itu bukan milik Pemko Langsa, dan dilengkapi semua surat oleh Klien nya.

Munculnya sertifikat Hak Pakai No. 44/2009, tanah milik klien kita menjadi milik Pemko Langsa tergolong sangat misterius sekali.

REALITAS TV

Kita mau katakan begini, menurut dokumen ganti rugi yang ada tandatangan klien kita pada tanggal 01 juli 2006 dan pelepasan hak bulan agustus 2006, kalau memang benar kenapa Sertipikat Hak Milik no 750/2006, tidak diminta Pemko Langsa.

Sedangkan dalam Pelepasan Hak yang ditemukan oleh kuasa hukum ada tandatangan klien kami menyebutkan berdasarkan hak milik nomor 750/2006 atas nama klien kita, kenapa tidak diminta, kalaulah katanya hilang dipastikan pemko Langsa minta surat keterangan dari kepolisian atas nama klien kita telah hilang berupa Sertipikat Hak Milik dan diserahkan ke Kantor Pertanahan sebagai pedoman keluarnya Sertipikat lain atas nama Pemko Langsa, ujar Muslem Agani kepada media ini Selasa (1/6/2021) di Arka Caffe Langsa.

Menurut Muslim Agani, SH, yang mantan ketua Komisi A DPRK Aceh Timur dua periode menilai aneh pemko Langsa menyerahkan uang ganti rugi atas tanah sebesar 2.172. 000.000, (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta) tanpa disertai dokumen, kan aneh dan berarti penyerahan bodong, ujarnya.

Lebih lanjut di jelaskan Muslim, Itu dugaan kami akal akalan mereka saja semua dokumen milik pemerintah kota Langsa ada sama kita sekarang.

Kita mencurigai ganti rugi itu kalau benar ada siapa yang menerima, dan lebih aneh lagi ganti rugi sebesar itu pemko Langsa masih melakukan dibawah tangan kalau kami bilang pemerintah kota Langsa tidak paham aturan tidak mungkin karena mereka yang menjalankan aturan.

BACA JUGA :   Ketua DPD-RI AALaNyalla Kunjungi Kalbar Lakukan Ini

Setidaknya ganti rugi hak atas tanah semuanya diselesaikan melalui notaris, masak sih cuma pemko langsa saja ganti rugi atas tanah diselesaikan dibawah tangan, keluarganya masih hidup seharusnya juga diberitau bila perlu diminta tanda tangannya, inikan bukan toko kelontong tapi pemerintahan, dokumen Pemko dokumen pungo, ujar nya lagi.

Muslim Kuasa hukum mengingatkan Pemko Langsa sampai hari ini Sertipikat Asli dari tanah tersebut sudah diserahkan keluarga kepada kuasa hukum.

Sertipikat Hak Milik No. 750/2006 tertanggal 23 Februari 2006. Luas 40.425 m2. beserta bukti pembayara pajak bumi dan bangunan sampai Tahun 2020 ada dengan kami dan Klien kami pada tahun 2012 juga sudah melakukan cek bersih terhadap tanah tersebut masih atas nama klien kita, terakhir minggu lalu kita cek dalam aplikasi resmi BPN masih juga utuh keluar warna hijau, belum ada peralihan hak kepada pihak manapun terkait tanah tersebut, istri Alm. Abubakar berdan dan keluarga Juga masih hidup, beber Muslim .

Kepala Kantor Pertanahan Aceh Timur sekarang Kota Langsa saat itu dijabat oleh Mursil, sekarang Bupati Aceh Tamiang seharusnya tidak menandatangani Sertipikat Hak Pakai pada tahun 2009, kalau pun menandatangani diukur dulu apakah tanahnya masih utuh milik Alm. Abubakar berdan atau ada yang sudah terjual kepihak lain, jangan langsung di kopi paste ukuran Surat Hak Milik No.750/2006 atas nama klien kita.

BACA JUGA :   Aspers Kasdam I/BB Buka Sidang Parade penerimaan Catar Akmil TA 2021 Subpandasus Medan

Lebih lanjut Muslim juga menyebutkan 20 unit rumah milik masyarakat dan 45 kapling tanah yang dijual belikan sebahagian dan lapangan parkir sebagian sudah menjadi milik orang lain berdasarkan Surat Hak Milik No.750/2006 dibuat sebagai jaminan, untuk membuat pemisahan hak jadi terganjal.

Klien kami dengan pemerintah kota langsa pun sama pinternya 11.12 juga, buat jual beli masih sama sama dibawah tangan untungnya dilakukan sebelum ditemukan adanya pelepasan hak dari pemko Langsa.

Demikian juga 20 unit rumah dibangun oleh klien kami jauh sebelum dibuat pelepasan hak atas tanah dan keluarnya sertipikat hak pakai milik pemko langsa oleh kantor pertanahan langsa, janganlah mentang2 pemerintah surat bisa berlaku surut, sebut Muslim.

Terkait tanah tersebut kami sudah komunikasi dengan dua mantan Sekda Pemko Kota Langsa, pertama Azubaidi A Gani, Beliau katakan pertama tidak ada pembayaran terhadap tanah tersebut memang surat sudah dibuat, karena ada dokumen yang tidak dilengkapi, komunikasi dua hari kemudian masih dibulan mai 202, ujarnya.

Menurut Muslim Agani kuasa Hukum Pak Zubaidi bilang bang Muslim saya lupa apa ada dibayar atau tidak menurut Ayafrizal sudah , terus saya tanyak siapa yang terima uang katanya tim independen terdiri dari wartawan bahkan ada yg sudah anggota Kip itu timnya, ujar Muslim.

Uang diserah mereka, saya katakn kok bisa terakhir beliau katakan saya sudah tua bang Muslim tanah itupun sudah 14 tahun yg lalu mana saya ingat lagi begitu kata Pak Zubaidi mantan Sekda yang berakhir desember 2006, kata Muim.

BACA JUGA :   Gagalkan Ribuan Kasus Narkoba, Ketua DPD RI La Nyalla Apresiasi Polri

Kemudian tim Kuasa Hukum juga mencoba komunikasi dengan mantan sekda tahun 2007 ad. 2012 Pak Syaiful, beliau katakan benar bang Muslim ada kerjasama dulu dengan Almarhum Abubakar berdan bahkan saya sebagai ketua kopri saat itu menyurati pegawai untuk mengambil rumah ditanah tersebut, tapi saat itu tidak ada yang minat akhirnya program pembangunan kerjasama dengan klien bang Muslim berakhir gitu saja, tidak ada realisasi apapun termasuk ganti rugi tidak ada sampai masa jabatan saya berakhir.

Yang jadi masalah hari ini klien kami ada beberapa pinjaman dengan jaminan Surat Hak Milik atas tanah no.750/2006 tersebut sampai beliau meninggal masih belum terbayar, maka sebagai kuasa hukum saya memandang secara objektif, kalaulah pemko langsa benar2 ganti rugi sejumlah 2 milyar.

Jangan kan harga tanah harga 20 unit rumahpun sudah lebih dua milyar jadi yang bener aja.

Maka atas dasar itu kita sudah surati Kantor pertanahan Langsa melalui surat kuasa tertanggal 30 april 2021, telah mendapat jawaban dari mereka tanggal 20 meia 2021 yang isinya mereka mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai atas nama pemko Langsa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.750/ 2006.

Tapi suratnya ada pada kami lengkap pembayaran pajak sejak 2006 sampai tahun 2020 dan kami tanyakan sama kepala kantor apa boleh demikian dia jawab boleh, kalau jalan tol biasa seperti itu kalau bwgitu saya mau buat satu kebetulan ada kasus yang sama dia bilang sekarang enggak boleh lagi, tutup Muslim Agani. (*)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas