Pimpinan Daerah GNPK-RI Soroti Anggaran Covid-19 di Kab Pelalawan

oleh -97.489 views
Pimpinan Daerah

IDUL FITRI

Pelalawan I Realitas – Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Pelalawan Abdul Murat S.IP, menyoroti perihal transparansi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Pelalawan.

Menurut Murat transparansi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Pelalawan sangat wajib diketahui oleh publik agar publik dapat melihat efektifitas pencegahan dan penanganan wabah covid-19 di Pelalawan, dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

REALITAS TV

Tentu ketersediaan anggaran sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah covid-19, ini dapat dilihat begitu besar alokasi anggaran guna penanganan wabah covid-19 ini.

Mengapa penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini sangat penting diawasi oleh masyarakat. Karena, jika relokasi anggaran tidak digunakan sebagaimana semestinya sangat berpengaruh pada efektifitas dan kinerja para tenaga medis kita.

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.63 Milyar guna penanganan wabah covid-19, nilai yang tentunya sangat besar.

Namun anggaran sebesar ini apakah sudah dialokasikan secara benar, bagaimana masyarakat dapat mengetahuinya.

Karena masyarakat tidak mendapat akses secara leluasa, bagaimana laporan berkalanya, rakyat juga tidak dapat mengetahuinya.

Anggaran yang besar digunakan untuk apa saja, dibelanjakan kemana, itulah yang menjadi beberapa pertanyaan dari Murat.

Murat juga mempertanyakan, saat awal wabah covid-19 melanda gugus tugas Kabupaten Pelalawan ada menggunakan Stadiun olahraga sebagai lokasi karantina itu berapa anggaran yang digunakan, selanjutnya ada penyewaan Grand Hotel itu juga berapa anggaran selama penyewaan hotel tersebut.

Ini baru dua kegiatan padahal relokasi anggaran ini begitu banyak setidaknya ada 4 poin yaitu, terkait pengadaan barang dan jasa seperti Alkes, APD dan lain sebagainya, terkait pengelolaan pilantropi, terkait penyelenggaraan jaringan pengaman sosial seperti bansos begitu juga halnya terkait bantuan masyarakat (pihak swasta) diterima berapa, keluar berapa dan digunakan untuk apa saja.

BACA JUGA :   Pelantikan DPD Pengurus PKS Muda Kab Muara Enim Periode 2021-2025

Tentu ini harus dilakukan secara transparan, sebab pada akhirnya masyarakat ingin tahu apa yang dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang milyaran tadi bagi efektifitas pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pelalawan.

Artinya dalam penanganan Covid-19, Ketua Gugus Tugas dalam hal ini saudara Asrel yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan jangan hanya melaporkan sekian reaktif, sekian positif, sekian sembuh, namun pengelolaan anggaran juga harus diumumkan dan ini bisa dilakukan melalui Website.

Namun sampai akhir tahun 2020 masyarakat tidak tahu bagaimana penggunaan anggaran yang milyaran diatas apakah sudah digunakan sesuai aturan atau sebagaimana seharusnya karena memang tidak ada aksesnya bagi masyarakat.

“Maaf saja ya, jika anggaran penanganan Covid yang besar ini sampai digunakan tidak sesuai harapan, maka bisa bangkrut negara dan rakyat semakin sengsara, sebab begitu banyak imbas dari wabah covid-19 ini, misalnya efek ekonomi, efek sosial budaya, program pembangunan yang harusnya bisa dilakukan jadi tertunda atau tidak bisa dilakukan akibat dari pengalihan anggaran guna penanganan wabah covid-19 yang sudah bertahun-tahun tak kunjung usai.

Selain itu sebagaimana disampaikan oleh KPK RI bahwa dalam pengelolaan Anggaran penanganan Covid-19 setiap daerah diutus petugas dari KPK RI sebagai pendampingan, itu bagus! Namun siapa petugas KPK RI yang melakukan pendampingan tersebut agar kita bisa berkoordinasi dan berbagi informasi, sekaligus agar bisa diawasi juga agar KPK tidak kecolongan sebagai mana oknum penyidik KPK yang tersangkut kasus dugaan pemerasan terhadap walikota Tanjung Balai, Medan dan kongkalikong penghentian kasus korupsi yang menjerat sang Walikota,” beber Murat, pada Kamis (05/05/2021).

BACA JUGA :   Mayjen TNI Dudung Siap Bersinergi Dengan Polda Metro Jaya Jaga NKRI

Selanjutnya murat mengungkapkan, “Terkait transparansi ada pertanyaan dibenak masyarakat, siapa yang dituntut harus transparan dan kepada siapa harus transparan dalam hal pengelolaan anggaran atau uang rakyat seperti angaran dana Covid-19 ini,” ungkap Murat.

Mengacu pada ketentuan pasal 3 BAB I Asas umum penyelenggara Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada poin 4 yaitu; keterbukaan, disitu tercantum jelas dan BAB VI pasal 8 dan 9 termaktub jelas apa itu transparansi atau keterbukaan serta hak masyarakat atas keterbukaan.

Logika nya jelas yang dikelola uang rakyat tentunya keterbukaan harus dilakukan kepada yang punya uang, yaitu rakyat, kecuali yang diatur oleh Undang-undang memang dikecualikan.

Namun secara umum setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara atau jelasnya duit rakyat, rakyat berhak tahu alokasi penggunaanya, karena selama ini transparansi itu hanya sebatas teori atau abal-abal.

Jadi kita minta transparansi dalam pengelolaan anggaran seperti anggaran penanganan covid-19, bukan berarti kita minta Gugus tugas mengumumkan secara lisan, sekarang mana Website Gugus tugas Covid-19 ada apa tidak?.

BACA JUGA :   LASKAR Desak Penegak Hukum Periksa Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Tuwi Tengoh Beutong

Jika ada tuangkan disitu jadi masyarakat bisa mengakses guna mengawasi penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Pelalawan ini, seperti juga Website Dinas Sosial yang bisa diakses ada apa tidak.

“Kemudian juga dengan Website Pemda Kabupaten Pelalawan selama ini isinya hanya kegiatan seremonial Pemda, harusnya berisikan pengelolaan anggaran, itu baru mantap, itu baru transparan namanya,” sindir Murat.

Selanjutnya Murat dalam hal ini mengajak para kawan-kawan Media, LSM dan Ormas serta masyarakat mari sama-sama kita mengawasi setiap penggunaan anggaran seperti anggaran penanganan Covid-19 agar Ketua Gugus tugas benar-benar transparan atau terbuka sebagaimana disebutkan oleh Wakil rakyat kita bapak Sozia Pao Hia dari Fraksi PDI-P pada tanggal 12 Mei 2020 silam dalam rapat dengar pendapat.

CPimpinan Daerahuman pak Hia harusnya jangan berharap transparan tapi tekankan wajib transparan dan jelaskan juga kepada siapa transparansi itu harus dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.

“GNPK-RI dalam waktu dekat akan meminta data terkait penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan wabah Covid ini ke pihak terkait dalam upaya menjalankan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai mana diatur dalam aturan perundang-undangan, ini bukan soal ada tidaknya penyalahgunaan tapi soal tanggungjawab dan hak rakyat atas pengelolaan keuangan negara,” tutup Murat. (Sona)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas