TNI Siap Bergerak Cepat Disaat Darurat

oleh -144.489 views
TNI Siap

IDUL FITRI

MEDIAREALITAS.COM – Dalam benak masyarakat awam TNI adalah sebagai alat perang yang mengerikan, seiring dengan situasi dan kondisi sekarang ini TNI menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Dahulu TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OPM), kini tugas TNI lebih kepada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengerjakan tugas diluar memberikan bantuan dan tugas kemanusiaan serta tugas perdamaian.

REALITAS TV

TNI semakin dekat dengan masyarakat dalam situasi kondisi apapun, seperti tugas kemanusiaan serta membantu program pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dan lainnya.

Kini TNI menjadi lembaga terpercaya oleh masyarakat berdasarkan sejumlah hasil surve yang ada dan keberhasilan itu seyogianya terlihat dari peran TNI dengan terjun langsung membantu masyarakat dalam berbagai kondisi, baik bencana maupun menangani Covid-19 yang banyak memakan korban jiwa.

Untuk memerangi Covid-19 TNI membantu Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memutuskan mata rantai penyebaran Virus Corona-19 termasuk mengerahkan ribuan tenaga medis serta Dokter dari TNI.

Penanganan bencana menjadi salah satu tugas TNI bagian dari Military Operation Other Than War alias OMSP. Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI menjelaskan, bahwa OMSP adalah.

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.

2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.

3. Mengatasi aksi terorisme.

4. Mengamankan wilayah perbatasan.

5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik Luar Negeri.

7. Mengamankan Presiden dan wakil serta keluarganya.

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

9. Membantu tugas Pemerintahan didaerah.

10. Membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU.

11. Membantu mengamankan tamu.negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia.

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and Rescue), membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan serta penyeludupan.

Termasuk alutsista TNI bisa digunakan seperti Pesawat terbang angkut, Helikopter, Kapal-kapal pengangkut personel, Truck, alat berat dan perkakas lainnya, khusus untuk situasi bencana diatur dalam UU 24/007 yang menyatakan, BNPB bisa mengerahkan instansi lain termasuk TNI.

Peraturan Pemerintah (PP) 21/2008 tentang pelibatan TNI dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci urusan pembiayaannya, hal itu tidak menghalangi gerak cepat TNI artinya begitu ada perintah, prajurit langsung bergerak.

Tidak heran bila sosok prajurit selalu hadir dilokasi bencana, baik bencana alam ataupun non alam seperti kecelakaan pesawat terbang atau kapal laut.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mempunyai kewajiban untuk mendukung dan membantu menyukseskan setiap program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dalam berbagai bidang untuk mensejahterakan masyarakat.

TNI punya kewajiban untuk membantu tugas Pemerintah Daerah, diantaranya membantu melakukan penanganan bencana alam, pendampingan terhadap petani, menciptakan dan menjaga wilayah agar tetap kondusip.

Fungsional tidaknya TNI bagi negara, terletak pada bagaimana Negara memposisikan TNI sebagai bagian dari komponen bangsa dan posisi tersebut sudah ditetapkan dengan jelas dalam beberapa produk-produk Konstitusional, baik ketetapan MPR maupun UU yaitu, Tap MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI-Polri, Tap MPR No.VII/2000 tentang Peran TNI-Polri, susunan dan kedudukan TNI, tugas bantuan dan keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan Negara.

UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain dalam pasal 10-11 diatur tentang peran, tugas, kedudukan, pengerahan TNI dan UU No.34/2004 tentang TNI lebih luas mewadahi tatanan yang telah ada sebelumnya serta beberapa ketentuan lain.

Diantara ketetapan penting dalam UU ini ialah penegasan bahwa semua pelaksanaan tugas pokok TNI dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara (Pasal 7 ayat 3).

Persoalannya, apakah produk-produk perundang-undangan yang ada tersebut telah menjadikan dan menjamin lebih fungsional ?, apakah ada kebijakan dan keputusan politik Negara yang sudah ada maupun yang akan datang telah menjadikan serta akan menjamin TNI lebih fungsional ?, Disinilah peran penting Pemerintah dan DPR dalam memfungsionalisasikan peran TNI.

Fungsional, produktif, optimal atau setidaknya peran TNI sangat tergantung dengan bagaimana kebijakan dan keputusan politik Negara dalam memposisikan serta mengoperasionalkan TNI.

Penulis: Letkol Inf Drs. Solih (Kasubbid Branet Bidinfonet Puspen TNI)

UPDATE CORONA