Jakarta I Mediarealitas.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dipimpin Menteri Nadiem Makarim dikabarkan belum memutuskan proses belajar mengajar di tahun ajaran baru menggunakan metode PTM atau kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sutanto.
Sebenarnya seluruh kegiatan belajar mengajar diatur dalam SKB4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Namun Sutanto menjelaskan ada kemungkinan SKB tersebut akan direvisi saat tahun ajaran baru nanti.
“Saya dengar katanya SKB akan direvisi lagi untuk menyambut tahun ajaran baru itu.
Untuk saat ini kan kita regulasi nya SKB 4 menteri jadi yang menentukan itu PAUD-SD-SMA sama Kabupaten/Kota dan SMA sama Provinsi (yang putuskan),” kata Sutanto dilansir Detikcom, dikutip Sabtu (13/3/2021).
Di sisi lain, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan target bisa kembali melaksanakan PTM merupakan hal yang sulit. Hal ini berdasarkan vaksinasi yang dianggap dapat membantu pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru dilakukan agak terlambat.
Keterlambatan vaksinasi terjadi di sejumlah daerah Indonesia misalnya di Jakarta, Sulawesi Selatan dan Batam. Dia kembali mempertanyakan kesiapan untuk bisa memenuhi target tersebut.
“Selain itu [vaksinasi] agak lambat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Batam sebagian belum. Jadi melihat pada vaksinasi tadi apakah bisa pemerintah memenuhi target vaksinasi sampai 5 juta tenaga pendidik sampai Juni? Kalau belum agak susah buka (PTM) di Juli,” ungkapnya.
Orang tua, terutama di kota besar, juga masih khawatir anak-anaknya melakukan kegiatan belajar-mengajar secara langsung. Sebab para peserta didik rentan tertular karena hingga saat ini belum mendapatkan vaksin.
Namun memang sejumlah sekolah di beberapa daerah telah melaksanakan PTM. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan protokol kesehatan Covid-19.
“PTM bukan suatu hal yang baru. Sejak Januari 2021 sudah ada 16 provinsi yang melaksanakannya, walaupun belum 100%. Maksudnya, kan satu provinsi ada kabupaten kota, kan seperti itu, jadi misalnya di Kepulauan Riau ada tatap muka 20% dan sisanya tetap PJJ, jadi ada di 16 provinsi lebih,” kata Satriwan.
Dia menyarankan sekolah yang mau melakukan PTM, baik dinas kesehatan dan dinas pendidikan daerah setempat harus melaksanakan asesmen terkait sarana prasarana. Sebab di beberapa tempat masih ada sekolah yang kurang dalam sarana dan prasarana.
Contohnya adalah kebutuhan thermogun untuk mengecek suhu tubuh saat peserta masuk ke sekolah. Jika sekolah hanya punya satu unit saja maka akan menyebabkan antrean panjang di gerbang sekolah dan membuat suasana kurang kondusif saat pandemi.
Selain itu dia menyoroti komitmen orang tua membawakan bekal bagi anak dan pesan agar tidak mengkonsumsi makanan sembarangan. Jadi pembukaan tahun ajaran baru sekolah tidak menjadi klaster penyebaran virus baru.
“Kemdikbud harus koordinasi dan turun langsung apakah daftar periksa (sarana dan prasarana) dibuat betul atau tidak dan harus memiliki plan B atau C, misalnya tidak semua melaksanakan tatap muka, berarti ada yang PJJ seperti blended learning,” ungkapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan agar PTM bisa diselenggarakan segera mungkin yakni tepatnya tahun ajaran baru. Ini berdasarkan pertimbangan pelaksanaan vaksin untuk para guru, dosen dan tenaga didik.
Sumber : CNBC Indonesia
