Batalkan Izin Investasi Miras, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Dukung Investasi Hal Positif

oleh -60.489 views
Foto : Wakil Ketua DPR, Aziz SyamSuddin.

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin meminta pemerintah mendukung investasi yang membawa hal positif.

Dia mengatakan itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

REALITAS TV

Menurutnya, pengaturan izin investasi harus berdampak baik kepada masyarakat, seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi dan kesehatan.

BACA JUGA :   Menkes, Kasad dan Kepala BPOM Tandatangani Nota Kesepahaman Penelitian

“Pemerintah harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya, Rabu (3/3/2021).

Dengan begitu, lanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur.

Politisi Partai Golkar itu menilai, peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah.

BACA JUGA :   Istri JT Pelaku Penganiaya Perawat RS Siloam Buka Suara Soal Tindakan Suster

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Lebih lanjut, Aziz juga mengapresiasi keputusan Jokowi yang mencabut lampiran III tentang izin investasi setelah mendengar masukan dari ulama, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan masukan-masukan dari daerah.

BACA JUGA :   KSAD Resmikan Smart Instalasi Tahanan Militer' di Pusat Polisi Militer Kodam Jaya

 “Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” katanya.

Aziz pun menyarankan ke depannya pemerintah harus lebih mengutamakan masukan dari para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. (*)

Sumber: KPS

UPDATE CORONA