LIRA Minta Kejari Kutacane Prioritaskan Kasus Pengadaan Lampu Jalan Tahun 2020 Mencapai Rp 1,3 M

oleh -712.489 views
LIRA

IDUL FITRI

Kutacane I Realitas – LIRA Minta Kejari Kutacane Prioritaskan Kasus Pengadaan Lampu Jalan Tahun 2020 Mencapai Rp 1,3 M.

Lumbung informasi rakyat (LIRA) meminta kepada kejaksaan Negeri Kutacane Aceh Tenggara agar memprioritaskan kasus adanya dugaa mark-up harga dalam proyek fisik pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup tahun anggaran 2020 lalu mencapai Rp1.397.683.000 bersumber dana APBK -DOKA.

REALITAS TV

Mengigat Kejari Agara telah mengeluarkan Sprindik.

Kejaksaan Negeri Kutacane Nomor: R-03/L.1.20/DEK.3/01/2021 tertanggal 07 Januari 2021, dengan prihal permintaan keterangan terkait dugaan penyelewengan atau penyimpangan dalam Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup tahun 2020.

BACA JUGA :   Dua Pelaku Penganiayaan TKI di Malaysia Telang Ditangkap

Sementara itu Kejari Kutacane Syaifullah SH.MH saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Rabu (3/3/2021) mengatakan, hingga saat ini, kita masih menunggu hasil perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) singkatnya.

Di tempat terpisah, hal yang senada di sebutkan oleh aktivitas LIRA M.Saleh Selian kepada media realitas Rabu (03/03/2021) di kediamannya mengatakan, informasi saya terima dari berbagai pihak, bahwa Kejari Aceh Tenggara telah memanggil Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Dinas serta Rekanan Pelaksana pada 2 Dinas tersebut.

Dalam proyek fisik itu, kami telah melakukan investigasi di lapangan, sehingga tim LSM LIRA menemukan adanya harga satu unit lampu penerang jalan umum yang terpasang tersebut berkisar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara dalam kontrak sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk perunitnya, sehingga ada dugaan mark-up harga yang signifikan pada pekerjaan tersebut.

Seraya berharap, kepada Kejaksaan Negeri Kutacane agar tidak bermain dalam kasus ini, karena kami akan terus memantau setiap perkembangan, artinya,” Kejari Kutacane jangan numpang makan dan tidur di daerah Agara ini, karena masih banyak perkara diduga tak terselesaikan, nah.

“jangan ada kesan menggunakan APIP untuk memperlambat kasus tersebut.

APIP adalah naskah perjanjian, artinya jangan mengesampingkan UU Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah UU Nomor 20 tahun 2001, jangan digiring seolah-olah secara hirarki UU Tindak Pidana Korupsi dibawah APIP, nah dalam hal ini jangan ada pembodohan publik.

BACA JUGA :   Ketua MPR Minta TNI-Polri Tindak Tegas Terukur Terhadap KKB

Diperjelas Saleh, banyak kasus yang ditangani Kejari Kutacane tidak jelas ujungnya, salah satunya kasus Monografi Desa Aceh Tenggara tahun 2016 – 2017 dengan nilai Rp.7 Milyar, diduga pihak Kejari Kutacane diam saja atau tidak menindaklanjutinya.

Selain itu, baru- baru ini ada media yang mempublikasikan terkait pemotongan dana insentif Nakes Covid-19 di Puskesmas dan masih banyak kasus – kasus dugaan penyimpangan lainya.

Sehingga wajar saja publik menuding APH di Aceh Tenggara Apatis terhadap informasi yang diberikan insan pers tandas Saleh Selian (Sumardi).

UPDATE CORONA