Kasak Kusuk Kongkalikong PUPR Provinsi Banten Bareng Cukong

oleh -196.489 views
provinsi

IDUL FITRI

Banten I Realitas – Pasca Pemerintah provinsi Banten meminjam uang sejumlah Rp. 4,1 triliun ke pemerintah pusat, melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Uang tersebut di klaim Gubernur Banten Wahidin Halim akan digunakan untuk memulihkan perekonomian wilayahnya dari dampak covid-19.

Pinjaman bantuan keuangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di provinsi banten, peminjaman sebesar 4,1 triliun akan di kembalikan oleh pemprov banten selama 10 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan. Realisasinya dimulai pada APBD perubahan 2020 dan APBD 2021 mendatang

Dana sebanyak itu di klaim oleh gubernur sangat berguna untuk memulihkan ekonomi nasional dari banten, yang bertumpu pada program pendidikan,kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli.

Untuk itu prioritas provinsi banten yaitu penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur menjadi sangat vital dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

BACA JUGA :   Politik Miras, IPPMI : Investasi Baru ditolak, Pabrik Masih Berjalan Hingga Izin Impor Miras

Namun kenyataanya ditengah situasi ekonomi masyarakat yang semakin sulit akibat pandemi para elite di lingkungan Pemprov Banten malahan melakakukan praktik praktik tidak baik yang mencerminkan ketidak pekaan terhadap penderitaan masyarakat banten, dengan cara memonopoli dan mengatur secara sistematis sejumlah proyek besar yang bantuan tersebut justru diperuntukan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi di lingkungan provinsi banten.

Kemudian pihak pihak yang terlibat dalam lingkaran tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatanya di hadapan masayrakat banten sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang digaji melalui hasil dari keringat rakyat

Untuk itu kami PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Banten menuntut :

Mendesak institusi hukum Polda Banten segera usut tuntas aktor intelektual akibat kelalaian sehingga tayangnya paket lelang pembangunan jalan Palima Baros Rp. 169 miliyar, dengan metode lalang di PL kan (Penunjukan Langsung), hal tersebut jelas bertentangan dengan Permen PU nomor 14 tahun 2020. Dimana yang memiliki kewenangan dan yang bertanggung jawab adalah kepala dinas PUPR Provinsi Banten dan Biro Barang dan Jasa (BARJAS) Provinsi Banten.

BACA JUGA :   Jalin Silaturahmi, Basarnas Banten Kunjungi Mapolda Banten

Mendesak kepada gubernur Banten dengan segera memecat kapala dinas PUPR provinsi Banten karena patut diduga untuk paket lelang pembangunan ruas jalan di banten diduga sudah dikondisikan yang mengarahkan kepada sejumlah PT-PT di BUMN, yang diantaranya: pembangunan jalan Banten lama –Tonjong senilai 110 M, pembangunan jalan Cipanas – Warung Banten Lebak senilai Rp.160 miliyar, pembangunan jalan Palima Baros senilai 169 M, pembangunan jembatan Bogeg –Serang senilai 205 M, pembangunan jalan Boru-Cikeusal senilai 303 M, akses tol Serang – Panimbang, pembangunan jalan Palima Pakupatan senilai rp. 229 M.

BACA JUGA :   Tim DVI Polri Menutup Operasi Identifikasi Pesawat Sriwijaya Air SJ182

Mendesak kepada Biro Barang dan Jasa menjaga netralitas dan independensi dari tekanan konflik kepentingan baik eksternal maupun internal sebagai pokja (kelompok kerja) di ULP yang melelangkan paket paket tersebut.

Mendesak kepada aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) bersama sama unsur pimpinan gubernur banten, BPK, BPK RI, segera mengkroschek informasi yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di dinas PUPR provinsi banten.

Mendesak kepada institusi KPK RI segera turun ke kebanten untuk mengambil langkah langkah kongkrit akibat patut diduga adanya indikasi kongkalikong antara petinggi di PUPR dengan pihak pihak BUMN untuk pemenangan lelang di paket tersebut. (*)

Selasa, 23 Februari 2021-02-21

Atas Nama

PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Banten

UPDATE CORONA