Dilaporkan Sebagai Radikalis, Pemerintah Tidak Proses Laporan Soal Din Syamsuddin

oleh -99.489 views
FOTO: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Dilaporkan Sebagai Radikalis, Pemerintah Tidak Proses Laporan Soal Din Syamsuddin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dilaporkan sebagai radikalis. Pemerintah menyatakan Din tidak radikal, maka pemerintah tak memproses laporan soal Din.

REALITAS TV

Din dilaporkan kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

“Perihal kasus radikalisme ASN an Prof. Dr. H.M Sirajuddin Syamsudin, M.A.Ph.D NIP 1958083111984011001 dengan jabatan dosen Universitas islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta,” isi pembuka surat yang diterima wartawan, Kamis (4/2/2021).

BACA JUGA :   DPN SAPU JAGAD Gelar Rapat Kerja Nasional

Baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) tidak menyatakan bahwa Din adalah sosok radikal. Kini giliran pihak pemerintah yang menyampaikan pernyataan, yakni lewat cuitan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud dikutip dalam akun Twitter resminya, Sabtu (13/2/2021).

“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah ‘Darul Ahdi Wassyahadah’.

Beliau kritis, bukan radikalis,” ungkapnya.Mahfud menyatakan Din tidak radikal melainkan moderat. Din juga dinilainya sebagai sosok yang kritis. Namun, kritis bukan berarti radikal.

Din dilaporkan ke KASN, lembaga non-struktural yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dan etik ASN. Pemerintah tidak akan memproses laporan itu.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar.

Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti, apalagi memroses laporan itu,” ujar Mahfud Md, masih lewat akun Twitter-nya.

BACA JUGA :   Pekerjaan Irigasi Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3 A) Diduga Tidak Sesuai Dengan Spek dan Juknis

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, lewat keterangan di situs resmi Kementerian Agama, mengimbau agar semua pihak tidak gegabah menilai seseorang sebagai radikalis.

“Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” kata Yaqut. (*)

Sumber:(Dtc)

UPDATE CORONA