Kejari Simeulue Menahan Lima Tersangka Terkait Kasus Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp10,7 M

oleh -114.489 views
Tersangka korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Simeulue dengan nilai Rp10,7 miliar tertunduk saat digiring petugas ke mobil tahanan di Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh, Jumat (29/1/2021). Antara Aceh/M Haris SA

IDUL FITRI

Simeulue I Realitas – Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue, Aceh, menahan lima tersangka tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Simeulue dengan nilai mencapai Rp10,7 miliar.

Kepala Kejari Simeulue Muhammad Anshar Wahyuddin di Banda Aceh, Jumat 29/1/2021 mengatakan kelima tersangka ditahan untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, ujar

REALITAS TV

“Mereka ditahan setelah penyidik Polda Aceh melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya, kasus ini ditangani Polda Aceh,” ujar Muhammad Anshar Wahyuddin.

Para tersangka tindak pidana korupsi yang ditahan tersebut merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Simeulue.

Kelima tersangka yakni berinisial AH selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), BF dan AL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), DA selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta IW selaku pejabat pengadaan dan penerima pekerjaan atau PHO.

BACA JUGA :   Innalilahi Ayah Hilda Vitria Meninggal Dunia

Didampingi Asisten Pidana Khusus Kejati Aceh R Raharjo Yusuf Wibisono, Muhammad Anshar Wahyuddin mengatakan penahanan kelima tersangka dititipkan di Rutan Banda Aceh, di Kahju, Aceh Besar.

“Kelima tersangka ditahan untuk masa 20 hari ke depan. Masa penahanan bisa diperpanjang. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta melakukan perbuatan serupa,” ujar.

Muhammad Anshar Wahyuddin mengatakan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue tahun anggaran 2017.

BACA JUGA :   Kaba Harkam Polri Beri Arahan Untuk Jajaran Polda Aceh

Muhammad Anshar Wahyuddin menyebutkan nilai pekerjaan proyek tersebut mencapai Rp10,7 miliar. Pekerjaan proyek tersebut dipecah menjadi beberapa bagian.

“Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp5,7 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp1,4 miliar dikembalikan ke kas negara,” ujarnya lagi

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh R Raharjo Yusuf Wibisono mengatakan seharusnya pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti dilakukan di Kejari Simeulue di Sinabang.

“Namun, karena tempatnya jauh serta untuk memudahkan penyidik Polda melimpahkan perkara, maka kami minta proses pelimpahan dilakukan di Kejati Aceh di Banda Aceh,” kata R Raharjo Yusuf Wibisono.

BACA JUGA :   Bantuan UMKM di Agara Diduga Jadi Proyek Golongan Elit

Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kata R Raharjo Yusuf Wibisono, untuk mencegah penularannya, maka pelimpahan tidak harus ke Sinabang. Sebab, jarak ke Sinabang, ibu kota Simeulue, cukup jauh.

“Apalagi persidangan kasus tersebut dilakukan di pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya ada di ibu kota provinsi.

Jadi, tersangka beserta berkas perkara dan barang bukti tidak perlu dibawa ke Simeulue, cukup Kajari dan jajarannya datang ke Banda Aceh,” ujarnya R Raharjo Yusuf Wibisono. (*)

Sumber : ANT

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas