Kapolri Melalui Kabaharkam Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Unras Yang Langgar Prokes

oleh -87.489 views

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Kapolri Melalui Kabaharkam Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Unras Yang Langgar Prokes.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3799/XII/OPS.2./2020 sebagai upaya menyikapi situasi Kamtibmas terkini dalam rangka antisipasi aksi unjuk rasa yang melanggar protokol kesehatan.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda itu ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan COVID-19.

BACA JUGA :   Sekitar 229 Dari 332 Keuchik di Aceh Barat Terindikasi Korupsi Dana Desa 15 M

“Kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan, berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di tengah situasi meningkatnya rata-rata penambahan kasus positif di Indonesia yang mencapai 5.382 jiwa per hari dalam seminggu terakhir. Data ini diperoleh dari covid19.go.id,” jelas Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (02/12/2020).

Melalui Surat Telegram tersebut, Komjen Pol Agus Andrianto menginstruksikan kepada para Kapolda agar melakukan deteksi dini dan deteksi aksi terhadap setiap rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh semua kelompok masyarakat.

BACA JUGA :   TNI-Polri Bersinergi Dalam Melaksanakan Penyemprotan Disinfektan di Kawasan Wisata Pantai Cleopatra Kabupaten Aceh Jaya

“Deteksi sedini mungkin”, tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

untuk selanjutnya melakukan penggalangan agar kegiatan unjuk rasa dimaksud dapat ditunda atau tidak dilaksanakan di masa pandemi.

Namun demikian, jika unjuk rasa masih tetap dilaksanakan, maka para Kapolda wajib melaksanakan pengamanan unjuk rasa secara profesional dan proporsional dengan memedomani Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

BACA JUGA :   Hingga Pagi, Tim Gugus Tugas Terus Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Selain itu, para Kapolda juga diminta untuk tidak ragu-ragu melakukan tindakan tegas dan terukur, mulai dari pembubaran sampai proses pidana, jika kegiatan unjuk rasa/demonstrasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut: