Di Datangi Tampar, DPRK Langsa Sepi Penghuni

oleh -96.489 views

IDUL FITRI

Langsa I Realitas – Di Datangi Tampar, DPRK Langsa Sepi Penghuni.

Tuntutan Aksi Mahasiswa Peduli Atas Rakyat (TAMPAR) kembali datangi DPRK Langsa mempertanyakan tindaklanjut petisi yang disampaikan mahasiswa pada aksi Kamis lalu (08/10/2020) dan menyesalkan banyak anggota DPRK yang tidak masuk kantor.

BACA JUGA :   Satgas Yonarmed 9 Kostrad Kembali Peroleh Senjata Api

Kedatangannya bertujuan untuk memastikan tindak lanjut dari petisi yang telah ditandatangani DPRK Langsa terhadap penolakan atas UU Omnibus Law Cipta kerja yang dinilai kontroversi tersebut.

BACA JUGA :   Karudenim : Sudah Sesuai SOP Dan Tingkatkan Sistem Jam Patroli

UPDATE CORONA

Akan tertapi, Perwakilan Tampar yang juga Ketua HMI Cabang Langsa, Jailani heran setiap kali pihaknya mendatangi Kantor DPRK Langsa jarang menemui Anggota lainnya.

“Padahal setahunya ada 25 anggota DPRK di Langsa, setiap kali ke kantor DPRK Langsa, pihaknya hanya dapat bertemu dengan beberapa anggota dewan saja,” ujarnya kepada wartawan selepas menyampaikan aspirasi pada audiensi nya, Kamis (15/10/2020).

“Seperti halnya pada aksi minggu lalu, hanya ada beberapa anggota dewan yang bisa menemui kami bahkan Ketua DPRK pun mengaku sakit dan sampai sekarang juga masih beralasan sakit. Apakah memang sakit dan yang lain memang tidak masuk kantor?” tanya Jailani sinis.

Dirinya menyayangkan hal tersebut, seharusnya anggota DPRK Langsa harus lebih peka melihat keadaan saat ini. Apalagi terkait isu nasional yang sedang berkembang, terjadi penolakan di sana sini terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, baik di daerah maupun pusat.

Kedatangan kami ingin menyampaikan aspirasi secara serius, namun demikian hanya beberapa anggota dewan saja yang bisa ditemui.

“Harusnya kan bisa beramai-ramai menemui kami supaya aspirasi kami bisa di dengar untuk diteruskan ke pusat,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua II DPRK Langsa, Ir Joni saat audiensi mengaku pihaknya sudah menyampaikan petisi tersebut ke DPR RI dan Pemerintah Pusat sekaligus pernyataan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Menurutnya, UU tersebut terlalu terburu-buru disahkan, sehingga dapat menghilangkan isu Covid-19. Hal ini yang menjadi kontroversi dan DPRK Langsa juga menolak UU Omnibus Law Cipta kerja itu.

Sedangkan, terkait anggota DPRK Langsa yang tidak berada di kantor, karena banyak kesibukan lain di luar kantor. “Semoga saja pada Diskusi lanjutan dengan para mahasiswa, anggota dewan dapat hadir lengkap,” imbuh Politisi Partai Demokrat ini. (Muhammad Ramadhan)