Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Proaktif Jawab Keraguan UU Cipta Kerja

oleh -72.489 views

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Proaktif Jawab Keraguan UU Cipta Kerja.

Demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) berakhir rusuh di sejumlah daerah. Komisi I DPR meminta pemerintah proaktif menjawab keraguan atas UU Cipta Kerja.

BACA JUGA :   Menteri PPN Ikuti Rapat Kerja Dengan Pemprov Jawa Barat, Jabar Bagian Selatan Pelu Pembenahan

“Mungkin pemerintah juga melalui Kementerian Komunikasi bisa proaktif juga, dan menjelaskan secara detail tentang isu dari pada itu dan menjawab semua keraguan,” ujar Anggota Komisi I DPR F-Golkar Dave Akbarshah Laksono saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

UPDATE CORONA

“Tugas dari pemerintah juga dan dari DPR pun juga ada, kan kita ada biro pemasyarakatannya ya. Dan juga tugas daripada komisi terkait dan baleg untuk juga membantu mensosialisasikannya ke masyarakat,” kata Dave.Dave mengatakan nantinya sosialisasi ini juga tidak hanya dilakukan Kominfo. Namun juga komisi, badan legislasi (Baleg) hingga kementerian terkait.

“Tapi difokuskan kepada kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi yang berkaitan dengan Ciptaker, kayak Kominfo kan juga ada terkait klasternya di UU itu. Ketenagakerjaan pastinya, BKPM, Kementerian perhubungan juga ada pasal-pasal yang berkaitan UU. Jadi kementerian terkait bisa bantu sosialisasikan terkait klaster di UU tersebut,” sambungnya.

Namun, Dave menyebut UU ini sebelumnya telah dibahas secara terbuka. Sehingga menurutnya, seluruh pihak dapat melihat perkembangan pembahasan.

“Ini kan dibangun tidak secara tertutup, pembuatan UU ini dilakukan secara terbuka. Dapat dimonitor semuanya dan jadi semua pihak dapat memantau lah sejauh mana apa saja yang dibahas,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan saat demonstrasi terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) terjadi di banyak daerah. Beberapa aksi unjuk rasa berakhir ricuh.

Kericuhan juga terjadi sejumlah titik di wilayah Jakarta pada Kamis (8/10). Massa bentrok dengan polisi hingga terjadi saling lempar batu dan gas air mata.

Akibatnya, sejumlah fasilitas publik dirusak massa. Bahkan massa aksi demo membakar halte, pos polisi, hingga stasiun MRT.(Dtc/Red)