54219 KALI DIBACA

Tersandung Pidana Korupsi, 15 PNS Aceh Tamiang Diberhentikan

Tersandung Pidana Korupsi, 15 PNS Aceh Tamiang Diberhentikan
example banner

Kuala Simpang | Realitas – Demi penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta undang undang nomor 6 tahun 2014, tentang ASN, Pemerintah Aceh Tamiang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian terhadap 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait terpidana tindak pidana korupsi (Tipikor), Rabu (27/2/2019).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dra. Fauziati Plt.Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang, kepada Realitas awak media diruang kerjanya.

Dijelaskan Fauziati, terkait proses pemberhentian PNS tersebut telah berlangsung sebelum dirinya menjabat di BKSDM, PNS yang diberhentikan tersebut sebanyak 15 orang yang bertugas di masing-masing Instansi setelah menjalani proses hukum, dan sebelumnya NIP mereka juga sudah terblokir, sebutnya.

Sedangkan SK pemberhentian terhadap 15 orang PNS tersebut juga telah diserahkan kepada masing masing PNS melalui Kepala Satuan tugas tempat mereka berkerja, tentunya keputusan tersebut dalam melaksanakan SKB tiga Menteri Republik, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara, tentang pemberhentian terhadap PNS yang terlibat pidana Tipikor harus di berhentikan paling lambat pada akhir Desember 2018, terangnya.

Fauziati menjelaskan, pemberhentian ke 15 PNS tersebut sesuai dengan SKB yang ditanda tangani Mendagri, Menpan RB dan BKN bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP KIP/2018, tentang penegakan hukum tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta undang undang nomor 6 tahun 2014, tentang ASN, terangnya lagi.

Mewakili pimpinan, Fauziati berharap, terutama di instansi yang di pimpinnya serta seluruh Aparatur Sipil Negara untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas, dan harus merujuk kepada aturan yang berlaku, dan diharapkan hal ini merupakan terakhir kalinya dalam memberhentikan PNS di Aceh Tamiang, tutup Fauziati mengakhiri. (saiful alam)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS