37019 KALI DIBACA

Tidak Kuorum, Paripurna Penutupan KUAPPAS Perubahan Abdya Ditunda

Tidak Kuorum, Paripurna Penutupan KUAPPAS Perubahan Abdya Ditunda
Foto: Realitas/Syahrizal Sejumlah kursi anggota DPRK dalam Rapat Paripurna Penutupan KUA-PPAS Perubahan tahun 2018 di Gedung DPRK Abdya nampak kosong. Sehingga, paripurna terpaksa ditunda, Rabu (12/9/2018)
example banner

Blangpidie | Realitas – Rapat Paripurna penutupan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, pada Rabu (12/9/2018) terpaksa ditunda.

Pasalnya, kehadirian para anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) tidak kuorum.

Banyak pihak menyayangkan ketakhadiran anggota DPRK Abdya kurang dua pertiga dalam paripurna Penutupan KUA-PPAS Perubahan tersebut.

Dimana, Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT sudah tampak hadir bersama sejumlah perwakilan unsur Forkompinkab lainnya.

Bahkan dalam rapat paripurna itu, Sekda Abdya, Drs Thamren bersama para asisten, staf ahli, kepala SKPK dan sejumlah pejabat yang berkepentingan lainnya juga telah menempati ruang rapat paripurna di lantai dua Gedung DPRK setempat.

Akan tetapi, para anggota DPRK baru hadir 10 orang ditambah dengan satu orang unsur pimpinan.

Tidak tercapainya kuorum kentara sekali terlihat pada deretan kursi wakil rakyat yang kosong.

Pimpinan sidang paripurna, Wakil Ketua DPRK Romi Syah Putra, ketok palu tanda sidang ditunda selama satu jam.

“Sidang paripurna kita tunda, karena Anggota DPRK banyak yang tidak hadir,” kata Romi sebelum meninggalkan ruang sidang paripurna tersebut.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang mengatur internal dewan, terdapat beberapa aturan tidak terpenuhi dalam menyelenggarakan rapat paripurna.

“Tata tertib DPRK mengatur kalau anggota tak kuorum, yakni 2/3 atau minimal sebanyak 16 orang dari 24 anggota DPRK yang ada, maka paripurna ditunda sampai satu jam kedepan.

Jika juga tidak hadir, maka akan ditunda selama tiga hari kerja,” ujar Romi.

Lebih lanjut, untuk memenuhi kuorum, Romi meminta Sekwan untuk menghubungi masing-masing anggota yang tidak hadir.

“Saya minta Sekwan segera menghubungi Anggota Dewan yang tidak hadir, biar semuanya jelas dan terang, apakah rapat bisa dilanjutkan atau tidak,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, terkait dengan etika Anggota DPRK yang tidak konsisten dalam mengikuti dan menghadiri rapat maupun sidang paripurna semestinya harus ada komunikasi dan alasan yang jelas.

“Itu harus dilakukan, demi menjaga konsistensi Anggota DPRK dalam menghadiri rapat paripurna, agar tidak seperti ini lagi kejadiannya, masa yang hadir hanya 10 orang.

Apalagi hari ini baru KUA-PPAS Perubahan yang masih bersifat sementara,” demikian paparnya.

Sementara itu, peserta undangan Rapat Paripurna Penutupan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018, begitu mendengar adanya penundaan seperti yang disampaikan oleh pimpinan rapat, lansung keluar meninggalkan ruangan.

Hingga berita ini diturunkan, rapat paripurna tersebut tetap saja tidak berlanjut.

Padahal tim badan anggaran dan juga tim anggaran dari Pemkab telah melakukan pembahasan sekitar seminggu yang lalu. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS