Kutacane Aceh | Realitas – Ratusan forum komunikasi tenaga honorer satuan polisi pamong praja dan whilayatul hisbah (Satpol PP & WH) pada Senin (5/2) menyerbu gedung dewan perwakilan rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Tenggara terkai dengan surat edaran Bupati Agara yang telah memberhentikan para pekerja tenaga honorer kontrak Satpol-PP & WH dan instansi lainnya.
Hal yang senada disebutkan oleh kordinator aksi Dodi Syahputra mengatakan, kami ketahui dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Agara dimana sikap dan tindakan Bupati tidak pro kepada rakyat kecil, dijelaskanya. Bukan hanya intansi Satpol-PP &WH saja yang sudah menerima surat edaran Bupati, bahkan intansi lain juga sudah menerima surat edaran dari Bupati Agara.
Sembari menyebutkan, kenapa Bupati membuka rekutmen untuk tenaga kerja honorer dan kontrak untuk ditempatkan untuk instansi yang sudah beliau berhentikan, yang sesuai kebutuhan kapasitas instansi yang ada dilingkup Pemda Agara, bahkan gaji kami juga pada bulan Desember 2017 dan Januari 2018 belum juga dibayar tandasnya.
Menyikapi aksi para Satpol -PP& WH anggota DPRK M. Sopian dari partai Nasdem mengakui rasa perhatin terhadap nasip para tenaga honorer dilingkup Pemda yang diberhentikan oleh Bupati dalam beberapa waktu lalu, hal ini tak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, “jangan mereka ini dijadikan korban politik pada pilkada yang lalu,
Terkait hal ini kita akan pangil Bupati pada Selasa (6/2) untuk menindak lajuti aksi ini, kemudian kita akan adakan rapat dengar pendapat (RDP) digedung DPR ini jelasnya (sumardi).
