Kutacane | Realitas – Pengunaan dana covid-19 pada tahun 2020 yang diberikan kepada RSUD H.Sahudin Kutacane dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara patut dipertanyakan.
Diduga dana tersebut syarat msalah, pasalnya, dalam pelaksanaan itu tidak adanya dokumen atau bukti penyusunan harga pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.4.902.886.202, sehingga terjadinya pengelembungan harga barang/ mar-up anggaran pada saat itu.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
-pengadaan peralatan medis no kontrak 03/6tp2cvd/2020 rp.1.289.701.952.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 28/6tp2cvd/PPK/IV/2020 Rp 232.482.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 48/6tp2cvd/ppk/VII/2020 rp.526.735.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 35/6tp2 cvd/ppk/V/2020 rp.667.600.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 61/6tp2cvd/ppk/VII/2020 rp.385.957.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 23/6tp2cvd/PPK/IV/2020 rp.799.711.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 18/6tp2cvd/ppk/IV/2020 rp.54.357.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 53/6tp2cvd/ppk/VIII/2020 rp.62.150.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 43/6tp2cvd/PPK/VI/2020 Rp .37.730.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 66/6tp2cvd/PPK/X/2020 rp.43.725.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 13/6tp2cvd/PPK/IV/2020 rp.598.697.
-pengadaan peralatan medis no kontrak 36/6tp2cvd/PPK/IV/2020 Rp.194.000.
Terkait data itu, perlu kiranya aparat penegak hukum untuk melakukan lidik, agar pengunaan uang negara tepat sasaran dan tidak di salah gunakan.
Sementara itu PPK dana covid-19 Nazmi saat dikonfirmasi media realitas beberapa waktu lalu melalui via WhatsApp mengatakan, itu sudah ada laporan LHP nya semua dan sudah ada tindak lanjuti dari Inspektorat.
Untuk saat ini saya masih tegah luar kota sehingga tidak pegang data, kemudian pada saat itu kepalanya masih Asbi, kemudian PPK nya juga ganti-gantian tuturnya. (*)
