Aceh Utara | REALITAS – Polemik terkait rencana pembentukan kantin dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karang Anyar terus menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan tersebut, PIC SPPG Yayasan Boga Gizi Sarana, Maulidan, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus tetap berada pada koridor tujuan utamanya, yakni memberikan makanan bergizi yang berkualitas sekaligus mendukung pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.
Maulidan menilai MBG tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan penyediaan dan pembagian makanan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak yang menjadi penerima manfaat.
Menurutnya, kesejahteraan yang dibangun melalui pendidikan dan pemenuhan gizi akan memberikan dampak yang lebih panjang dibandingkan sekadar melihat MBG dari aspek teknis semata.
“Kesejahteraan berbasis pendidikan melalui MBG lebih menjamin dan lebih bermutu,” tegas Maulidan.
Ia menjelaskan, anak yang memperoleh asupan makanan bergizi memiliki kesempatan lebih baik untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Karena itu, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program harus menjadi perhatian utama.
Jangan Sampai Tujuan MBG Bergeser
Maulidan mengingatkan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG harus mempunyai dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Termasuk apabila terdapat rencana pembentukan kantin yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG, menurutnya, seluruh pihak perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan teknis maupun kepentingan tertentu justru membuat tujuan utama MBG menjadi kabur. Yang paling penting adalah anak-anak sebagai penerima manfaat mendapatkan makanan yang bergizi, aman, berkualitas dan bermutu,” ujarnya.
Menurut Maulidan, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dalam pelaksanaan MBG dibuat, bagaimana mekanismenya, siapa yang terlibat, serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada peserta didik.
Mutu Makanan Harus Menjadi Prioritas
Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang tersalurkan.
Lebih jauh, kualitas harus menjadi indikator utama. Mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan, keamanan makanan, kandungan gizi hingga distribusi kepada peserta didik harus mendapatkan perhatian serius.
“Kalau kita berbicara tentang makan bergizi gratis, maka yang harus dijaga bukan hanya gratisnya, tetapi juga gizinya, kualitasnya, keamanannya dan manfaatnya bagi anak-anak,” kata Maulidan.
Menurutnya, jangan sampai perdebatan mengenai fasilitas pendukung justru mengalihkan perhatian dari substansi program.
Transparansi Jangan Hanya Menjadi Slogan
Maulidan juga menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Setiap kebijakan yang berkaitan dengan MBG, menurutnya, harus dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan ruang bagi spekulasi dan kesalahpahaman.
“Publik tentu berhak mendapatkan informasi yang jelas. Kalau ada kebijakan atau rencana tertentu dalam pelaksanaan MBG, sebaiknya disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak menerka-nerka,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mengedepankan profesionalitas dan menghindari polemik yang justru dapat mengganggu tujuan program.
Kepentingan Anak Harus di Atas Segalanya
Maulidan menegaskan bahwa peserta didik harus tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan MBG.
Menurutnya, program tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata terhadap kesehatan anak, konsentrasi belajar, kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG adalah manfaat yang dirasakan anak-anak. Kalau gizi mereka terpenuhi, kesehatan terjaga dan proses pendidikan semakin baik, maka program itu benar-benar memberikan dampak,” pungkas Maulidan.
Polemik mengenai rencana pembentukan kantin MBG di Karang Anyar pun diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka, data yang jelas dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, MBG bukan sekadar persoalan makanan. Di dalamnya terdapat kepentingan pendidikan, kesehatan dan masa depan generasi penerus. Karena itu, kepentingan anak dan mutu program harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. (Nz)
