Jakarta | REALITAS – Kementerian PANRB memberi angin segar, Tidak semua yang gagal akan tertinggal. Itulah pesan yang ingin ditegaskan pemerintah kepada ribuan tenaga honorer yang belum berhasil lolos dalam seleksi PPPK Tahap 2.
Melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, kini pemerintah membuka peluang emas bagi seluruh honorer untuk tetap bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema baru yaitu PPPK Paruh Waktu.
Langkah progresif ini diinisiasi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para honorer yang selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan dedikasi tinggi, meski belum mendapatkan pengangkatan formal sebagai ASN.
PPPK Paruh Waktu: Kesempatan Kedua yang Sangat Nyata
Berbeda dari skema PPPK reguler, PPPK Paruh Waktu dirancang agar bisa menjangkau semua honorer, terutama mereka yang gagal dalam seleksi sebelumnya.
Dalam kebijakan ini, honorer tetap akan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu tanpa melalui seleksi ulang, namun akan menjalani proses penilaian berbasis kinerja.
Program ini tak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga tahapan awal untuk pengangkatan PPPK penuh waktu, hingga kemudian memungkinkan untuk menjadi ASN penuh berdasarkan hasil evaluasi.
Evaluasi Jadi Penentu: Bekerjalah dengan Maksimal!
Sesuai regulasi, honorer dalam skema PPPK Paruh Waktu akan mengikuti dua jenis evaluasi:
Evaluasi triwulan (setiap 3 bulan)
Evaluasi tahunan (berdasarkan akumulasi kinerja)
Hasil evaluasi inilah yang akan menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja dan juga sebagai pertimbangan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam Diktum Kedelapan Belas peraturan dimaksud, yakni:
“Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh Belas digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja dan pengangkatan menjadi PPPK.”
Artinya, honorer diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lapangan terlebih dahulu, bukan sekadar diuji melalui seleksi akademik sekali saja.
Masa Kontrak 1 Tahun: Bukti Nyata atau Gagal Lagi
Dalam Diktum Ketiga Belas, dijelaskan bahwa masa kerja PPPK Paruh Waktu berlaku selama satu tahun.
Setelah itu akan ditentukan apakah masa kerja akan diperpanjang atau ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.
“Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.”
Dengan kontrak yang fleksibel namun penuh evaluasi, honorer ditantang untuk menunjukkan etos kerja, integritas, dan kontribusi nyata bagi satuan pendidikan atau instansi tempatnya bertugas.
Tidak Ada Lagi Honorer yang Ditinggalkan
Langkah ini menjadi angin segar yang mempertegas komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan satupun honorer tertinggal.
Selama mereka menunjukkan kinerja yang memuaskan, maka peluang untuk menjadi ASN tetap terbuka lebar.
Bahkan, jalur ini dinilai lebih inklusif karena tidak lagi bergantung pada kuota atau hasil tes semata.
Dengan pendekatan berbasis kinerja, honorer yang berdedikasi tinggi akan lebih mudah naik level, tanpa perlu terhambat oleh persaingan teknis yang belum tentu mencerminkan kualitas kerja di lapangan.
Saatnya Anda Membuktikan Diri
Bagi para honorer yang merasa kecewa karena belum berhasil dalam seleksi PPPK tahap sebelumnya, inilah waktunya untuk bangkit.
Pemerintah telah membuka jalan resmi dan legal untuk meraih status ASN.
Sekarang, tugas utama Anda adalah memanfaatkan peluang ini dengan menunjukkan kinerja terbaik, komitmen tinggi, dan semangat melayani.
Tidak lolos bukan berarti gagal. Peluang selalu ada bagi mereka yang mau berjuang.(*)
Sumber: melintas.id/Muhazir
