Pekanbaru | REALITAS – Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) menggelar rapat koordinasi penting terkait penanganan pengungsi, khususnya etnis Rohingya, yang saat ini berada di wilayah Pekanbaru.
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk merumuskan solusi atas berakhirnya kerja sama International Organization for Migration (IOM) dengan pengelola Community House, yang selama ini menjadi tempat penampungan sementara para pengungsi.
Sebanyak 639 orang pengungsi, terdiri dari pengungsi Afganistan, Iran, Iraq, Myanmar, Pakistan, Palestina, Sudan, dan Somalia yang sebelumnya menempati Community House, kini terpaksa tinggal di lahan kosong di belakang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) setelah fasilitas mereka tidak lagi tersedia.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Pekanbaru, Masykur Tarmizi dalam rapat tersebut menyampaikan agar pihak Satgas meminta penjelasan resmi dari IOM mengenai langkah penanganan ke depan dan mendorong agar lahan tersebut dijadikan sebagai tempat penampungan resmi yang dikelola langsung oleh IOM.
“Kita tidak bisa membiarkan pengungsi hidup tanpa kepastian. Kita mendorong agar lahan belakang Rudenim dapat dijadikan shelter resmi. Ini penting demi kemanusiaan dan ketertiban,” ujar Asisten I Setdako Pekanbaru ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) kota Pekanbaru pada Rabu (25/06).
Selain itu, menurut Masykur yang juga menjadi perhatian diberikan kepada sekitar 799 orang pengungsi lainnya yang saat ini menyewa rumah secara mandiri di berbagai kecamatan di Pekanbaru.
Pemerintah Pekanbaru berharap agar mereka juga dapat difasilitasi dengan baik dan digabungkan dalam satu lokasi penampungan agar proses pendataan, pemantauan, dan pelayanan bisa lebih optimal.
Batasi Masuknya Pengungsi Baru ke Pekanbaru
Dalam kesempatan itu, Asisten I Setdako Pekanbaru menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah pengungsi di Pekanbaru yang kini mencapai 1.932 orang, terdiri non Rohingnya 638 dan 1.310 dari Rohingya Pemerintah daerah meminta agar tidak ada lagi penambahan jumlah pengungsi di kota ini.
“Kami berharap pihak berwenang tidak lagi mengarahkan pengungsi-pengungsi baru ke Pekanbaru. Kapasitas kita sudah terbatas,” tegas Masykur.
“Kami menyarankan kepada pihak IOM agar tidak diberikan bantuan kepada pengungsi yang tidak diarahkan oleh IOM. Agar lebih pengawasan terhadap pengungsi tersebut,” imbuhnya.
Sebagai alternatif, ia juga mengusulkan treatment khusus berupa pengalihan bantuan uang tunai menjadi dukungan kebutuhan pokok seperti dapur umum atau distribusi makanan siap saji.
“Kalau fasilitas dan uang saku terus diberikan, ini bisa menimbulkan kesan bahwa hidup sebagai pengungsi di Pekanbaru lebih nyaman, dan ini memicu arus masuk pengungsi dari daerah lain. Kita perlu bijak dan adil dalam penanganannya,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektor Diperlukan
Untuk kedepan, Pemerintah kota Pekanbaru melihat keberhasilan penanganan pengungsi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi pusat, IOM, dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama tetap pada perlindungan kemanusiaan, namun tetap memperhatikan kapasitas dan daya dukung wilayah.
Pekanbaru kini berada di titik krusial dalam mengelola dinamika pengungsi internasional. Dengan koordinasi yang kuat dan strategi penanganan yang terarah, diharapkan solusi yang adil dan manusiawi dapat segera terwujud, baik bagi pengungsi maupun masyarakat lokal.
Hadir dalam kesempatan tersebut Plt.Kaban Kesbangpol Pekanbaru DedI Damhudi AP., M.Si., Kasatpol PP Pekanbaru Zulfahmi Adrian AP., M.Si., Plt.Kadis Perkim Pekanbaru Martin Manoluk, Perwakilan Kanwil Dirjen Imigrasi Riau, Perwakilan Kesbangpol Riau, Perwakilan Polresta Pekanbaru, Perwakilan Kejari Pekanbaru, Perwakilan Rudenim Pekanbaru, Perwakilan IOM Pekanbaru, Perwakilan UNHCR Pekanbaru, dan tamu undangan lainnya. (Mirza Yamoli)
