Bahaya Revisi Keempat UU MK, Akan Menjadi Solusi Atau Ancaman Terhadap Independensi Hakim Konstitusi

oleh -106.579 views
Bahaya Revisi Keempat UU MK, Akan Menjadi Solusi Atau Ancaman Terhadap Independensi Hakim Konstitusi
Muhammad Erlangga Nasution (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)

MEDIAREALITAS – Pemerintah dan DPR seakan-akan tidak pernah jera untuk membahas RUU yang kontroversial terbaru Pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahaan Keempat UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap dapat menyandera independensi para hakim konstitusi.

Sebenarnya banyak poin yang harus dikritisi dan dievaluasi dalam RUU Perubahaan Keempat UU MK, namun penulis hanya akan fokus memberikan pandangan dan analisa pada beberapa pokok permasalahan yang dapat mempengaruhi independensi hakim saja.

Sebelum membahas permasalahan-permasalahan yang dalam RUU ini ada baiknya kita membahas kembali mengenai kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi beserta dengan dan komposisi para hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi memilik empat kewenangan dan satu kewajiban berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Yakni:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang—Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adapun mengenai komposisi para hakim konstitusi diatur dalam dalam Pasal 24C ayat.

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman maka para hakim konstitusi ini haruslah independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Memasuki permasalahan yang ada dalam RUU Perubahaan Keempat UU MK maka pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa RUU ini masih terlalu berkutat pada hal-hal yang tidak substansial seperti proses rekrutmen hakim dan masa jabatan hakim?

Apakah revisi ini dilakukan adalah atas dasar asas kebutuhan akan hukum atau hanya sebatas kebutuhan politik saja? Seharusnya revisi UU MK dilakukan untuk tujuan yang substansial dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di tengah masyarakat, misalnya untuk memperkuat MK secara kelembagaan, melindungi independensi hakim, dan melengkapi hukum acara MK khususnya mengenai pembubaran partai politik dan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sampai saat ini belum diatur secara konkret dalam UU MK.

Selanjutnya mengenai pasal yang dinilai kontroversial misalnya Pasal 87 yang mengatakan bahwa hakim konstitusi yang telah menduduki jabatan selama lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun harus mendapatkan persetujuan ulang dari lembaga pengusul apabila hendak melanjutkan jabatannya hingga 10 tahun. Padahal dalam Pasal 23A telah diatur bahwa masa jabatan hakim MK adalah 10 tahun.

Permasalahan pertama ialah mengapa diatur masa jabatan selama 10 tahun jika selanjutnya diharuskan untuk mendapatkan persetujuan ulang dari lembaga pengusul setelah 5 tahun menjabat. Bukankah sebaiknya tidak diatur masa jabatan selama 10 tahun melainkan masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya apabila memperoleh persetujuan ulang dari lembaga pengusul.

Pengaturan mengenai masa jabatan 10 tahun dengan syarat tambahan harus memperoleh persetujuan ulang setelah 5 tahun menjabat ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan kedua ialah adanya potensi bahwa persyaratan memperoleh persetujuan ulang dari lembaga pengusul akan digunakan untuk menekan para hakim konstitusi agar memutuskan suatu perkara sesuai dengan kepentingan lembaga pengusul.

Pasal ini dapat digunakan untuk mengancam ataupun menyandera hakim konstitusi agar tidak berani macam-macam terhadap perkara yang melibatkan lembaga pengusul jika tidak maka persetujuan ulang untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya bisa tidak dikabulkan oleh lembaga pengusul.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan belum ada aturan apakah evaluasi untuk memperoleh persetujuan ulang ini benar-benar hanya melibatkan penilaian atas kinerja saja ataukah hanya penilaian yang sifatnya politis berupa kepentingan lembaga pengusul saja.

Dugaan ini bukan hanya asumsi liar, tetapi dapat disaksikan contohnya secara kasat mata dalam kasus pencobotan Mantan Wakil Ketua MK Aswanto. Hakim Aswanto yang diusulkan oleh DPR, pada saat itu mengeluarkan dissenting opinion terhadap UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR.

Tak berselang waktu lama DPR kemudian mencopot jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi, padahal dalam UUD NRI Tahun 1945 DPR hanya berwenang untuk mengusulkan hakim konstitusi. Jika pencopotan hakim Aswanto adalah upaya pelemahan independensi hakim secara melawan hukum, maka revisi keempat UU MK ini adalah upaya pelegalan terhadap pelemahan independensi hakim.

Revisi UU MK seharusnya difokuskan pada hal-hal substansial seperti penguatan MK secara kelembagaan, melindungi independensi hakim, dan melengkapi hukum acara MK, bukannya malah melakukan revisi yang dapat melemahkan indendensi hakim MK. Hal serupa juga seharusnya berlaku untuk lembaga-lembaga independen seperti KPK dan KPU.(*)