Proses Hukum Laporan Wamenkumham, IPW Desak KPK Terapkan Sikap Transparansi Dan Akuntabilitas

oleh -29.579 views
Proses Hukum Laporan Wamenkumham, IPW Desak KPK Terapkan Sikap Transparansi Dan Akuntabilitas
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso. (Foto Ist)

Jakarta | MEDIAREALITAS – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak KPK menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum laporan IPW terhadap Wamenkumham EOH.

Kata Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW, sejak bulan Maret 2023, hingga saat ini, laporan itu terkesan tidak ada kejelasan penanganannya.

“Terutama penjelasan pada pelapor, dalam hal ini IPW,” tulisnya kepada Mediarealitas, Senin 6 November 2023.

Prinsip tranparansi dan akuntabilitas kinerja KPK sendiri, ujar dia, dipertanyakan oleh publik, setelah kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap seorang pimpinan KPK Firli Bahuri mencuat.

Dimana Polda Metro secara profesional meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait pemerasan dan dugaan gratifikasi dilakukan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebab itu, IPW melihat KPK tidak transparan dan akuntabel dalam memproses laporan tipikor disampaikan masyarakat pada KPK. Bahkan, publik melihat bahwa KPK dapat terkesan mengangkangi kewenangan penegakan hukum korupsi.

Dengan menunjukkan pada publik, urusan penanganan kasus korupsi di KPK, adalah urusan KPK sendiri, dan tidak peduli pada harapan publik menginginkan keterbukaan.

“Sehingga, menilai jika publik tidak perlu tahu proses perkembangan laporan disampaikan itu.” Selain itu, KPK diduga tidak menerapkan keterbukaan proses hukum atas laporan masyarakat.

Sehingga, kata Sugeng, masyarakat harus berusaha sendiri mempertanyakan perkembangan laporan tipikor disampaikan, tanpa mendapatkan layanan yang layak.

Bahkan, lanjut dia, dalam laporan IPW terhadap Wamenkumham EOH, itu menjadi pertanyaan akuntabilitas KPK karena ada isu dihambatnya penetapan tahap penyidikan di KPK oleh direktur Penyelidikan KPK Brigjen EP, dengan menahan dibuatkannya laporan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Padahal, laporan terjadinya Tindak Pidana Korupsi itu, ungkap Sugeng, adalah tugas direktorat penyelidikan KPK untuk membuatnya setelah proses penyelidikan menemukan peristiwa pidana Tipikor.

Menurut Info beredar Brigjen EP, menahan pembuatan laporan tersebut dengan alasan, karena berjasanya EOH pada Polri sebagai saksi ahli, adalah mengada ada.

Sebab itu, tegas dia, jika benar isu tersebut maka justru Brigjen EP, sebagai salah satu oknum polisi ditugaskan institusi Polri di KPK, dinilai telah mencoreng nama baik polri.

Karena itu, IPW mendesak KPK membuatkan laporan perkembangan proses hukum tipikor atas laporan masyarakat secara berkala sebagai akuntabilitas kerja.

Dia menyebutkan, karena gaji pegawai KPK dibayar dari APBN berasal dari masyarakat melalui pajak.Tanpa transparansi dan akuntabilitas kerja pada publik, maka potensi penyimpangan kewenangan untuk kepentingan tertentu, bisa saja sifatnya pribadi dan atau melayani permintaan pihak pihak tertentu yang melanggar hukum, akan terjadi.

Kata dia, KPK dapat mencontoh soal transparasi pada pelapor dengan melihat model SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan ) diterbitkan oleh Polri dalam proses perkara pidana, demikian Sugeng Teguh Santoso. (*)