Masyarakat Aceh Utara Gugat Pengelolaan Migas Blok-B

oleh -39.579 views
Masyarakat Aceh Utara Gugat Pengelolaan Migas Blok-B
foto istimewa

 GOOGLE NEWS

Aceh Utara | Realitas – Forum Masyarakat Aceh Utara menggugat pengelolaan migas blok-b yang ada di kabupaten Aceh utara. Selasa (15/11/22).

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pengelolaan migas blok-b yang ada di Aceh Utara, sementara Aceh Utara sendiri tidak dilibatkan dan dianggap hanya jadi penonton saja.

H. Zainal Abidin selaku ketua dari masyarakat Aceh Utara Kepada Wartawan Rabu (16/11/2022) menggugat, kita dari beberapa tokoh masyarakat lain yang tergabung dalam masyarakat Aceh Utara menggugat pengelolaan migas blok-b karena sangat kecewa dengan elit-elit pemerintahan yang ada di Aceh.

BACA JUGA :   Ayah Merin Minta Maaf Kepada Masyarakat Aceh

Menurut H Zainal Abidin, blok-b ini berada di Aceh Utara tapi kenapa Aceh Utara itu sendiri tidak dilibatkan, ujarnya.

Tak hanya itu kata H Zainal, kita dari Masyarakat Aceh Utara juga meminta pihak PT PEMA, PGE, EMP, BPMA dan Pemerintah Aceh, untuk segera melakukan RUPS Luar Biasa supaya mengikutsertakan PT PASE ENERGI MIGAS sebagai pemegang saham 30% dalam pengelolaan Blok B.

Kemuda kita juga mendesak Pj. Gubernur Aceh instansi terkait dalam waktu 2 x 24 Jam agar dapat menindaklanjuti tuntutan kami.

Namun apabila tidak kami akan melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan Hak kami sebagai Pengelola WK Blok B dengan cara turun kejalan, ujarnya.

H Zainal juga menjelaskan, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami meminta seluruh operasional WK Blok B untuk segera dihentikan.

Kami Masyarakat Aceh Utara sangat kecewa kepada Mantan Gubernur Aceh Noufa Iriansyah, Jubir Sahim, kepala Dinas ESDM Aceh, dan BPMA.

Mereka patut diduga dalam pembentukan PT PGE sarat dengan KKN, maka dengan ini kami meminta kepada KPK untuk segera membentuk Tim agar melakukan pemeriksaan.

BACA JUGA :   Aceh Pintu Masuk Imigran Rohingya Sejak 2015-2023

Apabila terbukti didalamnya terdapat praktik KKN dan merampas hasil Bumi Aceh Utara untuk kepentingan kelompoknya, maka kami minta agar di hukum Cambuk dan hukuman mati sesuai dengan Syariat Islam di Aceh.

Hal ini kami lakukan agar hasil Bumi Aceh bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh Utara dan 23 Kabupaten Kota Provinsi Aceh.

H Zainal juga meminta Presiden Joko widodo agar memerintahkan Menteri ESDM guna mengakomodir permintaan Masyarakat Aceh Utara untuk mendapatkan Hak pengelolaannya di WK Blok B, pumgkasnya. (*)