IKLAN YARA

Viral Oknum Polisi “Smackdown” Mahasiswa saat Demo di Tangerang

oleh -7.489 views
Viral Polisi "Smackdown" Mahasiswa saat Demo di Tangerang
Viral Polisi "Smackdown" Mahasiswa saat Demo di Tangerang
UPDATE CORONA

Tangerang I Realitas – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan tanggapannya terkait adanya aksi pembantingan seorang mahasiswa saat melakukan demo unjuk rasa oleh oknum polisi saat mengamankan demo di depan Gedung Pemkab Tangerang.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mengatakan dalam mengamankan aksi demo, polisi sudah memiliki aturan dalam menggunakan kekuatan.

Aturan terkait penggunaan kekerasan ini tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Sehingga, seharusnya polisi bisa menghormati nilai-nilai HAM saat mengamankan aksi demo.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti

Selain itu, Poengky juga menekankan bahwa dalam melakukan pengamanan polisi, dilarang menggunakan kekerasan yang berlebihan.

“Dalam menangani aksi demonstrasi, sudah ada aturan terkait penggunaan kekuatan. Ada tahapan-tahapannya.”

“Tetapi pada intinya, setiap tindakan anggota Polri dalam melakukan pengamanan harus tetap menghormati HAM, sehingga tidak boleh ada kekerasan berlebihan,” kata Poengky, Kamis (14/10/2021).

Poengky pun menilai, kasus pembantingan mahasiswa di Tangerang ini semestinya bisa menjadi gambaran bagi Polri.

BACA JUGA :   Program Bank Sampah Kec Bukit Raya, Hasilnya Memberikan Manfaat

Anggota polisi yang bertugas di lapangan harus memiliki pengetahuan tentang penanganan demo dan HAM yang cukup.

Poengky juga menyebut, penggunaan kekerasan hanya dipakai saat tindakan demonstran mulai anarkis dan membahayakan polisi dan masyarakat.

Namun, jika tidak membahayakan, maka sebaiknya polisi bisa mengarahkan demonstran untuk menyampaikan tuntutan mereka secara damai.

“Penggunaan kekerasan boleh dilakukan ketika tindakan demonstran anarkis, membahayakan nyawa polisi dan masyarakat. Jika tidak membahayakan, arahkan saja agar para demonstran bisa menyampaikan tuntutan secara damai,” imbuhnya.

Poengky pun meminta adanya evaluasi pada Polri agar nantinya tidak terjadi peristiwa serupa.

“Selanjutnya harus segera dievaluasi agar ada perbaikan,” ucapnya.

KontraS Kecam Tindakan Polisi Banting Mahasiswa Demo di Tangerang

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut buka suara terkait dengan insiden ‘pembantingan’ yang dilakukan seorang aparat kepolisian terhadap salah satu massa aksi di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten, Rabu (13/10/2021) kemarin.

BACA JUGA :   Puan Harap Pansel KPU dan Bawaslu Kirim Calon Terbaik ke DPR

KontraS mengecam tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut dan menyatakan, upaya pembubaran terhadap massa aksi tersebut merupakan cerminan brutalitas kepolisian.

“Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut tentu mencerminkan brutalitas kepolisian dan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam penanganan aksi masa,” kata Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Arif Nur Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).

Arif mengatakan, sejatinya proses penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian dapat diperbolehkan, hanya saja harus mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Di dalam Perkap tersebut, penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian harus sesuai dengan prinsip-prinsip necesitas (kebutuhan), legalitas, dan proporsionalitas, serta masuk akal (reasonable).

Namun, jika melihat pada insiden yang viral di media sosial dalam video berdurasi 48 detik itu, pihaknya kata Arif, melihat tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tentu tidak berdasar asas necesitas.

BACA JUGA :   Kapolri Tinjau Vaksinasi di Lapangan THOR Darmo Surabaya

“Dimana dalam video tersebut, terlihat jelas bahwa mahasiswa yang ditangkap sudah dalam kondisi tak berdaya, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang ditampilkan dalam video tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, tindakan tersebut juga tidak proporsional dilakukan oleh petugas kepolisian, sebab penggunaan kekuatan tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi oleh anggota kepolisian tersebut.

Bahkan, akibat dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban yang mengalami kejang-kejang dan sempat tidak sadarkan diri.

Tak hanya itu, bentuk pembubaran massa aksi yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut juga tidak masuk akal (reasonable).

Sebab, perbuatan kepolisian tidak memikirkan situasi dan kondisi ancaman atau perlawanan pelaku.

Terlebih, perbuatan tersebut ditujukan kepada seorang massa aksi yang sedang menyampaikan pendapat.

“Demonstrasi merupakan tindakan sah dan konstitusional sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum dan HAM nasional maupun Internasional,” tegasnya. (*)

Source: Trb