IKLAN YARA

Sebuah Renungan Lika Liku Politik Islam Dikancah Nasional

oleh -164.489 views
Sebuah Renungan Lika Liku Politik Islam Dikancah Nasional
UPDATE CORONA

Oleh : Muhammad Gumarang, Pengamat Politik dan Sosial.

Momentum dihari awal tahun Baru Islam 1443 H. Kita berharap adanya suatu perubahan sikap politik moral dan politik konstruktif yang sustainable, para elit politisi Islam di Negara Indonesia ini yang berpenduduk 80% lebih beragama Islam, dari jumlah penduduknya dan ditahun 2021 penduduk Indonesia berjumlah 271.349.889 jiwa.

Jika elit Islam bisa bersatu dan menyatukan anak bangsa dalam melaksanakan cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yakin Islam adalah kekuatan politik yang riil bukan kekuatan subyektif.

Sejak Indonesia merdeka jelas peran dan fungsi kekuatan Islam sangat berperan dalam andil mengatur Ketata Negaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang juga tak lepas dari peran saudara agama lainnya, dimana sistim pemerintahan menganut sistim demokrasi dan/atau presidensial.
Karena itu rakyat sangat menentukan siapa yang duduk di perlemen dan/atau siapa yang jadi kepala daerah atau presiden, yaitu melalui proses demokrasi dan politik untuk meraih kedudukan atau kekuasaan yang dimaksud.

Mulai sejak Indonesia merdeka tahun 1945, sudah ada berdiri berbagai partai yang berbeda-beda ideologi politik atau asas politik masing-masing partai, baik yang bersifat Nasionalis, Agamis dan Komonis pada saat itu, yang sebenarnya partai tersebut sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda sejak tahun 1910 sudah ada, namun gerakan partai pada waktu itu dalam konteks perjuangan untuk meraih kemerdekaan.

Sehingga pada saat itu sebahagian partai ada yang ilegal, karena tidak diberi ijin oleh pemerintah Kolonial Belanda sehingga tidak bisa melakukan kegiatan partai, bahkan juga banyak tokoh partai yang dibuang atau diasingkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, karena dinilai tidak sejalan dengan pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, pertama kali menyelenggarakan pemilu Nasional diadakan sekitar 10 tahun setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1955, yang di ikuti oleh sekitar 30 partai lebih peserta dari partai poltik, dan lebih ratusan orang dari peserta perorangan untuk memilih anggota DPR sebanyak 260 dan Anggota Dewan Konstituante 520.

Pada saat itu pelaksanaan pemilu di anggap sukses dan paling demokratis diakui oleh Internasional, walaupun pelaksanaan pemilu 1955 kondisi dalam negeri adanya gejolak pemberontakan seperti DI/TI,PRRI namun pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan paling demokratis.

Pada saat itu hasil pemilu 1955, Partai Islam yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia ( MASYUMI) sebagai peraih pemenang urutan kedua , setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai pemenang pertama, didukung lagi oleh Partai Nahdatul Ulama (NU) sebagai pemenang ketiga.

Sehingga di parlemen baik di lembaga DPR maupun dikonstituante faktanya Partai Islam menguasai karena Partai Masyumi, Partai NU, Partai Serikat Islam Indonesia ditambah beberapa partai lainnya berkoalisi. Bahkan di kabinetpun pada masa itu dikuasai oleh koalisi Partai Islam.

Sedangkan PNI sebagai pemenang pertama berkoalisi dengan Partai Komonis Indonesia (PKI), sebagai pemenang ke 4 dan ditambah dukungan beberapa partai lainnya, namun jauh kalah dari jumlah suara atau jumlah kursi di parlemen dengan Partai Masyumi berserta koalisinya.

Begitu juga dalam jumlah kabinet dikuasai koalisi Partai Islam, sehingga pada saat itu PNI sebagai partai nya presiden Soekarno beserta koalisinya harus menerima kenyataan kekalahan kekuatan politik baik di parlemen maupun di Kabinet.

Namun nasib koalisi Partai Islam tak lama, karena berawal dari Dekrit Presiden Soekarno 5 juli 1959, diantaranya isinya bubarkan konstituante hasil Pemilu 1955, kemudian ditindak lanjuti pembubaran partai Masyumi melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 201 tahun 1960, karena Partai Masyumi dinilai terlibat pemberontak PRRI didaerah, walaupun Partai Masyumi membantah atas tuduhan tersebut, sehingga mulai saat itulah kekuatan Partai Islam mulai rontok.

Dalam Negeri terus bergejolak bahkan jadwal pemilu harus beberapa kali tertunda, bahkan gejolak semakin bertambah, seperti adanya konprontasi dengan Malaysia, peristiwa G30 S PKI 1965 dan masalah dalam negeri lainnya akhirnya pemilu gagal terlaksana.

Sampai kekuasaan diambil alih oleh Soeharto secara perlahan dimulai melalui Super Semar kemudian berlanjut sebagai Pejabat Presiden melalui Tap MPR Nomor XXXIII tahun 1967, kemudian melalui sidang musyawarah ke IV tahun 1968 pada tanggal 26 Maret 1968 Soeharto diangkat secara penuh sebagai Presiden.

Sejak Soeharto jadi Presiden pemilu lima tahunan di jadwalkan kembali, yaitu mulai tahun 1971, dimana peserta pemilu multi partai, termasuk beberapa partai Islam, kemudian tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Pada masa orde baru tersebut peranan dan keberadaan partai Islam mulai pemilu 1977 dilebur menjadi satu Partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu dari golongan yaitu Golongan Karya (Golkar).

Jadi pemilu sejak pemilu tahun 1977 sampai pemilu tahun 1997 peserta pemilu hanya 3 peserta terdiri dari dua partai politik dan satu golongan yaitu Golkar. Dalam masa orde baru pemerintahan Presiden Soeharto peranan partai Islam dalam politik dan demokrasi.

Presiden Soeharto lebih punya kepentingan untuk menjaga Islam bagian dari kekuatan Pemerintahan Soeharto, sehingga elit elit muslim banyak mendapat perhatian khusus dan diberikan kedudukan atau jabatan di berbagai tempat, bahkan diantaranya contoh jaman soeharto berdiri Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI ), berdirinya program Mesjid Muslim Pancasila.

Namun partai politik Islam dijaman orde baru lebih bersifat demokrasi representatif atau representasi pollitik yang termasuk disebut tifelogi representasi simbolis, dimana Islam sebagai simbolik bagian dari politik dan kekuasaan yang dimainkan pada jaman orde baru.

Karena Soeharto tau betul sejarahnya bahwa Islam anti komonis atau PKI sehingga Soeharto tak bisa lepas dari kekuatan besar tersebut, karena Soeharto juga dibenci PKI sehingga Soeharto memerlukan kekuatan Islam selain ABRI atau TNI.

Runtuhnya kekuasaan Pemerintahan Presiden Soeharto setelah kejadian demontransi besar-besaran kerusuhan Mei 1998 yang banyak menelan korban, saat itulah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menunjuk dan/atau diganti oleh Presiden BJ Habibi yang dikenal dengan pemerintahan Reformasi sebagaimana yang diinginkan oleh tuntutan mahasiswa pada saat melengser Presiden Soeharto.

Mulai jaman Presiden BJ Habibi pemilu dijadwalkan kembali yaitu dipercepat menjadi tahun 1999. dan selanjutnya tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, namun Pemerintahan Presiden BJ Habibi tidak berselang lama tahun 1999 dilaksanakan pemilu dan pemilihan Presiden yang masih melalui MPR dan BJ Habibi tidak ikut pencalonan sebagai presiden.

Mulai Pemerintahan Presiden BJ.Habibi, Gusdur, Megawati adalah Pemerintahan yang tidak normal waktunya atau masing-masing berkuasa tidak sampai lima tahun, ditambah lagi gejolak dalam negeri seperti kerusuhan.
Gejolak dimana-mana, di Timur-timur, Papua, Aceh, Sampit, Sambas, Maluku, Puso membuat Pemerintah pada saat itu tidak stabil sehingga tidak terlihat arah politik dan pembangunannya karena pada saat itu Pemerintah lebih berkonsentrasi ke TNI dan POLRI untuk bisa mengendalikan stabilitas Keamanan Nasional.

Setelah masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tahun 2004 -2014 atau dua priode kondisi stabilitas keamanan nasional mulai pulih dan pada masa Pemerintahan Presiden SBY arah politik dan kekuasan mulai nampak terlihat bentuknya, pada masa itu masyarakat sedang euphoria pigur SBY, sehingga Partai Demokrat sangat di untungkan dan menuai masa ke emasannya, bahkan elit-elit politisi Islam banyak bergabung di Partai Demokrat.

Sehingga partai-partai Islam dan partai lainnya pada saat itu merapat, berkoalisi dengan Partai Demokrat atau partai koalisi Pemerintahan SBY dan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saja yang diluar koalisi atau sebagai partai aposisi bahkan begitu baiknya hubungan SBY dengan Partai Islam sampai terjadi hubungan perkawinan antara anak SBY dengan anak ketua Patai PAN Harta Harjasa.

Pada masa pemilu lima tahunan mulai tahun 1999–2014, Partai Islam belum memperlihatkan keberhasilan dalam kemendirian sebagai partai pemenang pemilu ataupun mengusai parlemen atau DPR dan MPR maupun sebagai partai pengusa pemerintahan, sebagaimana seperti hasil pemilu 1955 yang pernah dikuasai oleh Partai Masyumi, Partai NU, PSII beserta koalisinya.

Setelah mulai anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat karena banyak kader- kader elit Nasional Partai Demokrat tersandung korupsi, membuat pemilu tahun 2014 Partai Demokrat harus menerima kekalahan dan PDIP sebagai partai pemenang dan pantai penguasa dengan Presiden Joko Widodo.

Kita tidak bisa pungkiri kemenangan PDIP adanya kontribusi dari tokoh-tokoh keluarga eks PKI yang bergabung di PDIP, karena pada masa reformasi hak politik keluarga eks PKI diberikan atau dibebaskan, karena pada masa orde baru hak politik mereka dibelenggu.

Jumlah kekuatan suara eks PKI tidak bisa diannggap enteng, karena pada pemilu pertama saja tahun 1955 jumlah suara mereka 6 juta lebih, apa lagi sekarang walaupun tidak sepenuhnya ke PDIP tapi melihat dari karekteristik partai bahwa PDIP adalah inang demokrasi dan politik yang ideal bagi sebahagian besar keluarga eks PKI, untuk wadah aspirasi dan berkiprah politik dalam peran serta melaksanakan pembangunan.

Dalam masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau disebut juga Pemerintahan PDIP, peran dan kekuatan partai Islam semakin terpuruk, karena koalisi PDIP diparlemen maupun di pemerintahan mendominasi dalam pemerintahan Joko Widodo.

Terhadap keadaan tersebut banyak kelompok Islam kecewa dengan keadaan itu, apa lagi yang diluar parlemen dan pemerintahan, bahkan di masyarakatpun terjadi kontraversi yang kadang kala menajam akibat isu-isu politik yang dihembuskan, seakan-akan sekarang ini pemerintahan kita dikuasai komonis atau PKI, padahal PKI alias paham komonis tidak ada lagi alias dilarang di Indonesia.

Mengenai dugaan banyaknya tokoh keluarga eks PKI yang masuk sebagai fungsionaris atau kader PDIP itu sah-sah saja, karena PDIP bukan partai terlarang saat ini, dan itu bagian keberhasilan strategi politik pemenangan PDIP, karena siapapun boleh mencoblos PDIP pada saat pemilu sepanjang memiliki hak politik.

Karena PDIP sebagai partai pemenang atau partai penguasa dengan tidak terlepas adanya eksistensi elit politisi PDIP berasal dari eks keluarga PKI yang dianggap sebagai ancaman bagi pihak tertentu, maupun bagi sebahagian besar kelompok Islam, yang memiliki sejarah kelam, sehingga adanya kekhawatiran hidupnya kembali paham komonis di Indonesia.

Sekarang yang menjadi masalah kenyataannya adalah Partai Islam itu sendiri, ada keinginan untuk berkuasa tapi tidak punya kebersamaan, kekompakan, visi misi yang tidak jelas dalam menyatukan umat dan membangun profisionalisme kepartaian sebagai pilar demokrasi, sehingga selalu kalah dalam pemilu, kekuatan Islam terpecah-pecah, bahkan berebut kekuasan di internal sendiri saling sikut satu sama lain, akhirnya menjadi terkotak-kotak alias tercerai berai.

Jadi kalo begitu bagaimana bisa dalam pemilu maupun di Parlemen bisa menang ya sulit, akhirnya yang timbul adalah pelampiasan yang tidak konstitusional bahkan memperlihatkan ketidak profesionalan dalam memainkan politik.

Ini harus menjadi sebuah pembelajaran dan evaluasi serta kajian bagi Partai Islam kedepanya, khususnya bagi para elit partai harus ada kemauan keras untuk melakukan Rekonsiliasi dan Konsolidasi serta Kaderisasi Nasional dalam membangun kekuatan Politik Islam dalam sebuah Negara demokrasi yang berazaskan Pancasila, untuk menghadapi masa depan Demokrasi dan Politik yang semakin rumit dan penuh tantangan ini. (Misnato)