IKLAN YARA

Ketua YARA Aceh Barat Hamdani: Minta Evaluasi Lahan Bekas LP Meulaboh

oleh -91.489 views
LP
UPDATE CORONA

Aceh Barat I Realitas – Sudah hampir 10 tahun lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Meulaboh, Aceh Barat telah dikuasai dan digunakan oleh Koporasi bergerak disektor pertambangan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani, SH menyebutkankan, telah diperhitungkan apabila dilakukan proses sewa menyewa untuk pendapatan maka nilai pemasukan untuk Negara terakumulasi mencapai Milyaran rupiah, ujar Hamdani kepada Awak Media Mingg (28/8/2021), di Meulaboh.

BACA JUGA :   Terapkan Prokes Apel Siaga Peringatan HUT PMI

“Saya sudah tanyakan kepada pihak Kanwil Kemenkumham Aceh, ternyata sampai saat ini belum pernah dikeluarkan izin secara resmi penggunaan lahan bekas Lapas Meulaboh untuk perusahaan tersebut, ujar Hamdani.

Lebih lanjut Hamdani juga menyebutkan namun sudah di ajukan ke Jakarta, ujarnya.

Dalam pernyataan tertulis disampaikan, bahwa lahan eks Lapas Meulaboh tersebut seluas sekitar 3 hektar, sejak 2012 digunakan oleh PT Mifa Bersaudara untuk area pelabuhan khusus konveyor eskpor batubara, sebut Hamdani.

BACA JUGA :   Abu Alex Minta Usman Abdullah, Laporkan Janda Yang Mengaku Pernah Tidur di Pendopo Ke Polisi

Hamdani, juga menyampaikan, bahwa perusahaan itu disebut-sebut pernah membuat surat permohonan pengunaan lahan eks Lapas Meulaboh, tetapi dalam proses perizinan belum diterbitkan secara administrasi resmi dari Kemenkumham RI, beber Hamdani.

Informasinya sudah pernah diajukan permintaan, tetapi belum disetujui. Jika belum disetujui maka secara aturan itu adalah sebuah pelanggaran dan harus diusut.

Pihak terkait harus menelusuri sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi lahan tersebut milik institusi negara dalam hal ini Kemenkumham Aceh akan tetapi realita di lapangan lahan tersebut sudah beralih fungsi menjadi pelabuhan khusus PT.Mifa bersaudara.

BACA JUGA :   Kades Bimtek Ke Sumut, AMPES: Buang-buang Duit

Secara aturan Perundang – Undangan setiap aset negara yang dialih fungsikan tentu memiliki mekanisme dan aturan yang berlaku, jika hal itu tidak dilakukan tentunya hal itu menjadi sebuah pelanggaran.

Kita mintak penegak hukum juga jangan tinggal diam dalam kasus ini, tutup Hamdani. (*)