Sampit | Realitas – Raperda (Rancangan peraturan daerah) protokol kesehatan diharuskan memuat kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang disampaikan Dadang H Syamsu, Senin (26/07/2021).
Informasi yang berhasil diperoleh wartawan ini bahwa menurut Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, Dadang menegaskan agar dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) protokol kesehatan bisa memuat kewajiban pemerintah daerah.
Kewajiban itu menurut Dadang memang harus termuat, dan menjadi kewajiban pemerintah daerah di raperda protokol kesehatan yang masih bergulir di Bapemperda DPRD Kotim.
“Tidak kalah pentingnya menuntut kewajiban pemerintah untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri tersebut,” katanya.
Hal itu sudah termuat dalam raperda yang sedang dibahas diantaranya Pasal 22 huruf F, penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19.
“Sehingga saat mereka isolasi mandiri harus ada petugas yang datang mengecek kondisi kesehatan mereka,” tukasnya.
Termasuk soal logistik, itu juga harus termuat, karena jika itu tidak dilakukan maka masyarakat tidak akan disiplin dalam melakukan isoman tersebut.
“Mereka akan keluyuran bahkan tetap harus bekerja jika kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi,” pungkasnya. (Misnato)
