IKLAN YARA

Kementerian LHK Tangani Kasus Hutan Mangrove Yang Sudah Dijadikan Tambak Pejabat Pemko Langsa

oleh -168.489 views
Kementerian LHK Tangani Kasus Hutan Mangrove Yang Sudah Dijadikan Tambak Pejabat Pemko Langsa
UPDATE CORONA

Langsa I Realitas – Perkara dugaan pengalihan fungsi dan perambahan hutan mangrove di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Pemko Langsa Provinsi Aceh yang diduga dilakukab oleh beberapa oknum pejabat Pemko Langsa, dilaporkan LSM Gadjah Puteh kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah III Aceh pada tahun 2020 lalu, hingga saat ini belum ada kejelasannya.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly kepada Wartawan Kamis (15/7/2021), di Langsa menyebutkan bahwa kasus pengalihan fungsi dan perambahan hutan mangrove yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat Kota Langsa berkasnya telah lengkap dan telah dilaporkan kepada pihak KPH Wil III Aceh.

“Saat ini semua berkas sudah di KPH Wilayah III dan sedang ditangani oleh pihak tim di Banda Aceh.

BACA JUGA :   Breaking News : Kebakaran Hanguskan 8 Rumah di Kota Subulussalam

Kementerian LHK Tangani Kasus Hutan Mangrove Yang Sudah Dijadikan Tambak Pejabat Pemko Langsa

Sebagai pelapor, kami masih menunggu dan belum mengetahui kelanjutan kasus itu, ujar Sayed Zahirsyah .

Lebih lanjut di menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran hukum terhadap fungsi hutan negara yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat Pemko Langsa, ujar nya lagi.

BACA JUGA :   Gampong Alue Dua Bakaran Batee Dan Polres Langsa Gelar Vaksin

“Apakah kasus ini sudah digelar pekaranya di Dinas LHK Aceh? Informasi yang kami terima dari KPH Wilayah III Aceh, perkara tersebut sudah digelar di dinas tersebut, nya lagi.

Kementerian LHK Tangani Kasus Hutan Mangrove Yang Sudah Dijadikan Tambak Pejabat Pemko Langsa

“Seperti yang disampaikan oleh Kepala KPH Wilayah III Aceh bahwa penggunaan hutan produksi diluar kepentingan kehutanan tanpa izin bertentangan dengan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

Jadi kita hanya bisa menunggu kabar bagaimana tindaklanjut kasus tersebut, jelas Sayed yang kerap disapa Waled.

BACA JUGA :   Jadi Kurir Sabu, Remaja 16 Tahun di Langsa Diciduk Polisi

Sementara itu, Kepala UPTD KPH Wilayah III Aceh, Amri Samadi, S.Hut, M.Si saat dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler menyampaikan bahwa terkait perkara tersebut telah diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Kementerian LHK Tangani Kasus Hutan Mangrove Yang Sudah Dijadikan Tambak Pejabat Pemko Langsa

“Tentu kita berharap kasus ini segera diproses, mungkin Penyidik Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK masih mempelajari berkas dan hal-hal teknis lainnya,” tulis Amri melalui pesan WhatsApp, kepada Wartawan. (*)