IKLAN YARA

Tiga Organisasi Batubara Lawang Kidul Dan Tanjung Agung Datangi Pemkab Muara Enim

oleh -100.489 views
Tiga Organisasi
UPDATE CORONA

Muara Enim I Realitas – Tiga Organisasi Tambang Rakyat (ASMARA) Asosiasi Masyarakat Batubara (ASTRADA) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) kembali datangi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilakukan audiensi dengan Forkompimda Muara Enim diruang rapat pangrifta Nusantara BAPPEDA Muara Enim.

Dalam audiensi dipimpin  Pj. Bupati Muara Enim, Forkompimda, juga hadir sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Selasa (15/06/2021).

Dalam penyampaian Herman Effendi selaku Ketua Asmara, mewakili dari organisasi yang bergerak dibidang penambangan batubara untuk kegiatan tambang batubara minta untuk dilegalkan oleh pemerintah, sehingga temen-teman bisa beraktivitas dengan leluasa dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian masih dari Herman, dengan audiensi ini, mengharapkan agar Pemerintah Kabupeten Muara Enim bisa mengambil kebijakan bagi penambang yang butuh hidup dan makan, agar kami tetap beraktivitas untuk menambang sebelum legalitas dikeluarkan, tapi saat ini kita tetap ikuti aturan dan siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, ucapnya.

BACA JUGA :   PT. LEM dan Ormas GPAB Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Sementara, Pj. Bupati Muara Enim, DR. H. Nasrun Umar, SH, MM menyampaikan untuk mengambil suatu kebijakan tentu harus mempertimbangkan banyak hal positif dan negatif, sehingga tidak ada yang dirugikan, ditinjau dari segi hukum atau aturan yang ada, karena yang memberikan izin bukan pemerintah daerah, tapi Menteri ESDM dan Lingkungan Hidup, tandasnya.

Terkait dengan pemilik IUP, Sekarang ini ada 53 yang memiliki IUP, tapi yang bergerak hanya 5 perusahaan saja, karena mereka ada yg punya lahan tapi tidak punya IUP, begitu juga sebaliknya, nanti akan saya undang yang punya IUP dan yang sudah bergerak, seperti PT. BA, PT. MME, PT. BAS, PT. GPU dan PT. Sriwijaya, akan kita mediasi dengan perusahaan tersebut, kita sebagai mediator dan katalisator, merupakan regulator tentu akan mencarikan solusinya, nanti akan dirembuk bagaimana solusinya yang terbaik, tuturnya.

Lanjutnya, kita harus ingat akibat  insiden sebelumnya, sudah berapa orang kehilangan kepala keluarga, pada tahun 2017, 2018 dan terakhir tahun 2020 ada 11 orang kehilangan nyawa, pada saat saya yang memimpin Muara Enim, saya tidak mau lagi ada insiden terjadi, penambangan tanpa izin adalah pelanggaran pidana.

 Untuk sementara aktivitas penambangan harus ditunda dulu, sampai izin menambang dikeluarkan, kemudian kita siapkan dokumen dan administrasi terlebih dahulu, kalau sudah siap akan kita bawa ke jakarta untuk mengurus izin penambangan ke Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM ), imbuhnya.

Kemudian masih dari HNU, untuk penyelesaian ini, kita akan membentuk tim, sebagai Ketua Tim adalah Asisten II, Riswandar, SH, MH untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk dokumen dan administrasi yang akan disiapkan.

Kerjasama yang kami harapkan dari Asosiasi, baik Asmara, Astrada, maupun Apri, sehingga semua cepat tuntas, biar kita tunda dulu dan nanti tentu akan lebih baik untuk selamanya, dan sampaikan salam hangat saya kepada masyarakat yang bekerja, beroperasi di Asmara, Astrada maupun Apri, pungkasnya.

BACA JUGA :   Kenang Jasa Pahlawan, Kalapas Ziarah dan Tabur Bunga

Ungkapan dari Kapolres Muara Enim, AKBP. Danny Sianipar SIK mengatakan mengenai tambang rakyat, sudah melanggar aturan dan tentunya dalam penegakan hukum telah melakukan tindak pidana.

Penyelesaian masalah tambang rakyat, akan kita lakukan secara prosedur yang sudah diatur, kita adakan sosialisasi, juga dilakukan himbauan bahkan penegakan hukum ada aturan mainnya, ungkapnya.

Senada dengan Dandim 0404, Letkol Erwin Iswari, juga mengatakan kalau tambang rakyat itu illegal, dan menyalahi aturan, tentu ada sanksi pidana, dengan bekerjasama semua dapat teratasi dan diselesaikan, karena manfaat untuk orang banyak, dan kita sependapat untuk kegiatan penambangan dihentikan dulu sampai izin operasional sudah dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi, katanya. (Andi Razak)