Kenapa Dewan Pers Itu Harus Dibubarkan, Ini Kata Ketua PPWI

oleh -75.489 views
PPWI

IDUL FITRI

Jakarta | Realitas – Beberapa hari lalu viral ratusan media telah memviralkan statement Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA., terkait setujunya dibubarkan Dewan Pers.
Pernyataan (statement) ini cukup kontroversi, Dewan Pers yang dianggap Pers atau Wartawan juga Jurnalis adalah wadah yang super, ternyata Wilson Lalengke melontarkan sebuah statement bisa dibubarkannya Dewan Pers.

Wartawan senior dari arusnews.com mempertanyakan hal ini langsung kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPWI Wilson Lalengke. “Kenapa sih, kok Dewan Pers harus dibubarkan, ada apa ini sebenarnya?

Ini jawaban Wilson Lalengke,”Pertama harus disadari dulu, bahwa Dewan Pers itu ada karena ada pers, teman-teman wartawan dan media, tetapi keberadaan wartawan dan media tidak tergantung dari Dewan Pers,” ujar Wilson Rabu (16/06/21) kemarin di kantornya.

“Ketika kita melihat fungsi dan tujuan pendirian Dewan Pers itu melenceng dari apa yang diharapkan oleh para wartawan, maka kita berpikir bahwa kenapa harus ada Dewan Pers,” katanya.

”Tujuan kita sebenarnya agar dengan adanya Dewan Pers maka perkembangan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers akan lebih maju, tapi pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan harapan yang sudah tertera dalam Pasal 15 ayat (1), UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, oleh karena itu untuk apa dia ada,” jelasnya.

“Kedua, Dewan Pers itu adalah sebuah lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat, nah ketika sebuah lembaga yang dibiayai oleh rakyat tetapi tidak mencapai sasaran fungsi dan tujuannya, ya…ya…, bodoh sekali kita,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

“Untuk membiarkan lembaga itu tetap ada menghabiskan uang dan anggaran negara sementara hasilnya justru seperti apa yang terjadi sekarang,” paparnya.

“Apa yang terjadi sekarang maksud saya adalah, ketika kita melihat perkembangan kemerdekaan pers itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang,” bebernya.

Lanjut Wilson, Kita lihat dari indeks kemerdekaan pers di dunia, Indonesia berada dinomor-nomor buntut terus, dari tahun ke tahun susut semakin merosot termasuk di era pemerintahan saat ini.

Adanya pengekangan pers dimana-mana, ketika berhadapan dengan para pengusaha kita dan penguasa oleh masyarakat umum dipandang melakukan penyelewengan dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, Artinya kemerdekaan pers ini kan dibelenggu.

Apa fungsinya Dewan Pers? Jadi di sana sebenarnya dia harus berfungsi, untuk membela dan menjadi benteng bagi pengembangan dan kemerdekaan pers.

Wilson kembali ditanya wartawan senior ini bahwa, Melihat dari usia PPWI 13 tahun, lebih ada kalimat yang menarik yang Wilson lontarkan” Bodoh Sekali Kita”, kenapa harus dipertahankan dengan menggunakan uang rakyat dengan tidak adanya feedback balik buat warga atau rakyat, artinya apakah seorang Jurnalis tetap bisa mengkritisi kebijakan Dewan Pers itu dan wajib?

BACA JUGA :   Dirlantas Polda Aceh Sumbang 57 Kantong Darah ke PMI

“Bukan hanya Dewan Pers, malah Presiden juga bisa kita kritisi, kenapa hanya lembaga seperti itu tidak bisa kita kritisi, justru seharusnya dia mendengarkan apa yang menjadikan kritikan atau analisis kritis dari masyarakat pers,” tegasnya.

“Karena siapa lagi yang mengkritisi internal, kalo bukan kita sendiri, mengharapkan dari luar kan mereka juga berpikir kalau nanti mengkritisi pers nanti kita malah dihajar oleh pers, nah sekarang kita sebagai orang internal pers, tentu berharap bahwa kehidupan di dunia kita sebagai orang pers akan lebih baik,” tambahnya.

Imbau Wilson selaku Ketua Umum PPWI terhadap teman-teman Wartawan dan Jurnalis, ”Jujur saat menganalisa,”

“Tidak sekedar imbauan, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa sadarilah bahwa posisi tawar Anda itu sangat tinggi bahkan tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan bargaining position dari pihak lain, apalagi dengan Dewan Pers,” harap tokoh pers nasional yang selama ini gigih menyuarakan perlunya penataan kompetensi jurnalis mengikuti perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi profesi.

Karena adanya Dewan Pers itu ada wartawan, tetapi adanya wartawan tidak tergantung dari adanya Dewan Pers, maka Dewan Pers tidak ada wartawan tetap ada dan wajib ada, tetapi keberadaan Dewan Pers tanpa adanya wartawan sangat mustahil adanya Dewan Pers.

Jadi tanamkan dalam diri kalian bahwa saya ini punya nilai, punya bargaining position, posisi tawar yang sangat tinggi dibandingkan dengan Dewan Pers, jangan sampai menghambat kepada Dewan Pers.

BACA JUGA :   Kumunitas Abang Becak Dapat Sembako Dari Kapolres Aceh Tengah

Jangan sampai meletakan harga diri dan kehormatan Anda itu di bawah kungkungan orang lain untuk mengatur kehidupan pers, yang jelas sekarang bahwa Anda itu yang menentukan keberadaan Dewan Pers itu harus seperti apa, bukan Dewan Pers yang menentukan kehidupan pers.

Didunia ini harus mengarah ke kiri ke kanan atau bagaimana kita harus mengarahkan, Dewan Pers itu harus begini, contohnya dari kompetensi misalnya.

Kita harus berani mengatakan jangan pers, cantolan perundang-undangan tentang kompetensi itu adanya di Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memang kita ini adalah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), yang melakukan kegiatan-kegiatan yang keahlian kita adalah pers, kewartawanan, jurnalistik.

“Nah kita harus mengacu kepada peraturan yang benar, jangan justru kita sebagai orang pers yang menjadi corong bagi masyarakat justru kita melanggar aturan-aturan yang ada, artinya kita berkontribusi kepada sebuah kehancuran peradaban bangsa dan negara kita,” pungkas Lalengke yang merupakan lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari tiga universitas terbaik di Eropa itu.

Tanpa Dewan Pers Wartawan tetap harus ada, tanpa Dewan Pers Sosial Kontrol tetap harus ada, tanpa Dewan Pers mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat tetap harus ada, Insan Pers, Jurnalis Kritis lebih Utama. (*)

Laporan Misnato di Jakarta

UPDATE CORONA