Abu Alex Minta Kejari Langsa Telusuri Dana Hibah Pemko Langsa, Ke KNPI, MS dan PWI Langsa

oleh -308.489 views
Abu Alex
Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh (YLBHIM-Aceh), H. M. Ali Abusyah, atau yang disapa Abu Alex,

IDUL FITRI

Langsa I Realitas – Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh (YLBHIM-Aceh), H. M. Ali Abusyah, atau yang disapa Abu Alex, minta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, telusuri dana yang di salurkan ke tiga lembaga di Kota Langsa, temuan BPK RI. Ke 3 lembaga itu masing masing KNP Langsa, Mahkamah Syar ‘iah Langsa dan PWI Langsa, ujar Abu Alex kepada sejumlah Wartawan di Banda Aceh Jumat (18/6/2021).

Bisa jadi kasus ini bukan hanya di 3 lembaga ini bisa jadi banyak lain nya, dana hibah yang tidak ada laporan akhir, ujar Abu Alex.

Kita minta Kejari telusuri secepatnya karena temua pihak BPK RI Aceh, tidak tertutup banyak dana hibah lainnya yang harus diteluri ujarnya lagi.

Seperti di lansirkan Ajnn Kamis (17/6/2021)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan tiga organisasi kemasyarakatan yang mendapat suntikan dana hibah dari Pemerintah Kota Langsa tahun 2020 belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Temuan tersebut diperoleh BPK berdasarkan laporan pertanggung jawaban dan keterangan dari Bendahara Pengeluaran BPKD-PPKD Kota Langsa, provinsi Aceh.

Adapun tiga organisasi kemasyarakatan yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban tersebut yaitu KNPI, PWI dan Mahkamah Syariyah Langsa.

Dalam keputusan Wali Kota Langsa nomor 488/900/2020 tanggal 26 November 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Wali Kota Langsa nomor 77/900/2020 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Langsa tahun 2020 menetapkan KNPI sebagai penerima hibah tahun 2020 sebesar Rp 125 juta.

“Dana hibah Rp 125 juta tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran BPKD-PPKD pada tanggal 2 Maret 2020.

Namun KNPI tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban sampai batas waktu ketentuan yaitu paling lambat tanggal 10 Januari 2021, tulis BPK Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan-nya seperti diperoleh AJNN, Kamis (17/6/2021).

Begitu juga dengan PWI, setelah menerima hibah Rp 80 juta yang dicairkan pada 8 Desember 2020, hingga batas waktu ditentukan belum melaporkan pertanggung jawaban.

Hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Syariyah yang menerima dana hibah dari Pemko Langsa sebesar Rp 100 juta.

Sejak dana dicairkan pada 8 Juli 2020, hingga batas waktu ditentukan tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban baru disampaikan pada tanggal 2 Februari 2020 dan dinyatakan terlambat.

Atas temuan tersebut, BPK Perwakilan Aceh merekomendasikan Wali Kota Langsa agar memerintahkan Ketua KNPI, PWI dan Mahkamah Syar’iyah untuk melaksanakan kewajiban mereka menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagaimana mestinya sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (*)

Sumber: Ajnn

UPDATE CORONA