Sekda Aceh, dr H Taqwallah, Bakal Ditunjuk Sebagai Pj Gubernur Aceh

oleh -469.489 views
Sekda Aceh
Sekda Aceh, dr H Taqwallah, M.Kes

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Sekda Aceh, dr H Taqwallah, M.Kes bakal ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh.

Akmal Malik direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan jika pilkada digelar 2024, akan dipertimbangkan penjabat sementara bagi kepala daerah hasil pilkada 2017 dan 2018 yang masa jabatanya habis 2022 dan 2023.

REALITAS TV

Jika wacana keserentakan dan kegiatan pilkada lebih efesien.? Ada rencana Depdagri mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi dan kabupaten/kota sebagai Penjabat (Pj) gubernur dan bupati/walikota.

Jika wacana tersebut terlaksana dan disetujui DPR RI, maka seluruh Sekda di Aceh akan diangkat sebagai Pj. Termasuk Sekda Aceh, dr H Taqwallah, M.Kes bakal ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh.

BACA JUGA :   Kapolri Intruksikan Seluruh Kapolda Bentuk Kampung Tangguh Narkoba

Pemerintah pun, ujarnya, akan mempertimbangkan penjabat pengganti.

Ia menjelaskan bahwa semangat dari Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ialah keserentakan.

“Begini, semangat dari undang-undang itu kita ingin membangun keserentakan.

Akan ada sinergi antara pusat dan daerah. Tentu harus dimulai dari aktor-aktornya, mulai dari aktor pusat hingga aktor daerah. Nah sekarang tengah menata aktor daerah keserentakan kita bangun.

Betapa kesenjangan masa jabatan tersebut itu tinggi. Ada satu daerah yang selesai masa jabatanya pada 2019, kemudian ada satu di Februari 2022,” ujar Akmal kepada media, beberapa waktu lalu.

Disampaikannya, kriteria penjabat pengganti yang akan disiapkan dengan pertimbangan efektif dan efisien seperti mengangkat sekretaris daerah (sekda) untuk menggantikan bupati atau wali kota yang habis masa jabatannya sambil menunggu pilkada 2024 digelar.

BACA JUGA :   Polisi Tangkap Bandar Lain Terkait Pesta Sabu Saat Family Gathering di Puncak

Akmal menjelaskan, kebijakan terdahulu menteri dalam negeri mengangkat gubernur sebagai penjabat menggantikan bupati atau wali kota yang masa jabatannya habis.

Namun, opsi tersebut menurut pemerintah tidak efisien.”Kami anggap karena tidak ada risiko yang besar (mengangkat Sekda) karena apa? kepala daerah yang pilkada (cek) tidak bisa mempengaruhi lagi karena sudah selesai (masa jabatannya),” ujar Akmal kepada Wartawan 17 Mai 2021 di jakarta.

Menurut Akmal, penunjukan sekda sebagai penjabat sementara relevan dengan Pasal 204 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal tersebut mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan, penjabat gubernur diangkat dari PNS berpangkat pejabat tinggi madya.

BACA JUGA :   Polisi Sedang Merampungkan Berkas Perkara Ayah Setubuhi Anak Tiri

Sementara untuk bupati/walikota diangkat dari PNS berpangkat pejabat tinggi pratama.

“Sekda itu adalah penjabat tinggi pratama. Itu lebih efisien. Sekda paham apa pekerjaannya dan tidak perlu pergerakan dari provinsi ke kabupaten/kota.

“Pihaknya tengah mempertimbangkan opsi-opsi tu. Untuk provinsi nanti bisa saja sekda provinsi,” kata Akmal.

Opsi tersebut, imbuh dia, akan dirapatkan terlebih dahulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Terkait keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi UU Pemilu, Akmal menyampaikan Kemendagri enggan memberikan komentar.

” Menurutnya hal itu menjadi ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang awalnya berinisiatif melakukan perubahan terhadap UU tersebut. ujar Akmal.(*)

Sumber : MI

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas