Gugatan Azhar di Kabulkan PTUN Banda Aceh : Kuasa Hukum Minta Kliennya Segera Diaktifkan Kembali Sebagai PNS

oleh -122.489 views
Gugatan

IDUL FITRI

Langsa | Realitas – Gugatan Azhar di kabulkan PTUN banda Aceh Kuasa Hukum minta Kliennya segera diaktifkan kembali sebagai PNS.

Hakim PTUN Banda Aceh mengabulkan gugatan Azhar Pandapotan, S.T., M.Kes Pengawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Langsa, terkait Keputusan Walikota Langsa Nomor: PEG. 888/ 546/ 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

REALITAS TV

Gugatan tersebut sebelumnya didaftarkan Azhar Pandepotan melalaui kuasa hukumnnya Kasibun Daulay, SH dan Faisal Qasim, SH, MH, tanggal 8 Februari 2021 ke PTUN Banda Aceh.

Terkait SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat – PTDH yang dikeluarkan Walikota Langsa, yang menjadi objek gugatan dari gugatan itu adalah Keputusan Walikota Langsa Nomor: PEG. 888/ 546/2020.Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Azhar Pandapotan, ST., M.KES NIP. 19670323 198703 1 007.

Gugatan ini terdaftar melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara – PTUN Banda Aceh dengan Nomor Perkara : 3/G/2021/PTUN. BNA.

Demikian keterangan tertulis dikirimkan Azhar Pandapotan, S.T., M.Kes melalui kuasa hukumnya dari kantor Hukum “KASIBUN DAULAY & Associates”, Kasibun Daulay, SH, kepada Serambinews.com, Senin (24/5/2021).

Menurut Daulay, SH, gugatan yang dilayangkan Azhar Pandapotan, setelah melalui proses yang panjang yaitu sidang dismissal atau persiapan dan pembuktian dengan menghadirkan bukti surat, saksi serta keterangan ahli.

Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara itu diketuai Salman Khalik Alfarisi, dengan Hakim Anggota I Dan II, Adillah dan Rizki Ananda, dengan Panitra Pengganti Anwar.

Pada tanggal 21 Mei 2021, Majelis Hakim PTUN Banda Aceh membacakan putusannya melalui sidang E-Cort atau On-Line, dengan putusan mengabulkan gugatan dari penggugat.

BACA JUGA :   Dewan Pers Tidak Pernah Instruksikan Verifikasi Media Jadi Syarat Kerjasama dengan Pemerintah

Dengan amar putusan dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menyatakan Batal Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG. 888/ 546/ 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 atas nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes Nip. 19670323 198703 1 007.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG. 888/ 546/ 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes Nip. 19670323 198703 1 007.

Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 273.000,00.

Kuasa Hukum Penggugat, Kasibun Daulay, SH yang didampingi rekannya Faisal Qasim, SH, MH, menyampaikan, menyampaikan menerima putusan dari majelis hakim tersebut, dan menyatakan putusan itu sudah sangat tepat dan sudah sesuai dengan hati nurani keadilan.

“Sudah selayaknya PNS yang sudah mengabdi sekian lama, berkinerja tinggi dengan prestasi kerja yang baik diperhatikan hak-haknya,” jelasnya.

Dia mnambahkan, jangan sampai setitik noda merusak susu sebelanga, kami meminta agar Pemko Langsa segera menindaklajuti putusan tersebut, agar dapat memberikan manfaat hukum bagi kliennya.

Menurut Faisal Qasim, apa yang menjadi alasan gugatan dari penggugat mungkin menjadi perhatian kusus bagi majelis hakim.

Dimana sebelumnya melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui perkara Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, pada tanggal 20 Februari 2020.

BACA JUGA :   Bareskrim Tetapkan Eks Pimpinan Bank Jateng Tersangka Korupsi

Kliennya Azhar Pandapotan diputus bebas murni, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh.

Begitupun menurut Faisal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2514 K/Pid. Sus/2020 mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Akan tetapi terjadi kejanggalan dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung selain menghukum kliennya 1 tahun 6 bulan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Namun kerugian negara sebesar Rp. 269.675.200 yang sebelumnya telah disetorkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk dikembalikan kepada Azhar Pandapotan.

Seperti di beritakan media ini, Kamis ( 7/11/2019).

Keluarga Azhar Pandapotan, Cs kembalikan uang Rp.269.675.200,- dugaan korupsi di RSUD Langsa, hasil temuan BPK RI, tanggal 19-9-2019, dan uang temuan itu di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Langsa, Kamis ( 7/11/2019).

Menurut tim kuasa Hukum Azhar Pandapotan, H.A.Muthallib Ibrahim,.SE,.SH,.M.Si,.M.Kn, dan Dr Darwis Anatami,.SH,.MH, uang dugaan korupsi hasil temuan BKP RIadalah proyek pengadaan mesin Genset (mesin listrik) tahun 2016, yang sebelumnya sudah di periksa oleh BPK RI,”Ujar H.A.Muthallib yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsam Langsa.

Etikat baik dari keluarga Azhar perlu kita hormati dengan menyerahkan uang dugaan kurupsi ini, sudah ada etikat baik untuk menyelesaikan proses hukum nantinya,”Pungkas Penasehat Hukum Azhar yang juga mantan Wakil Ketua PWI Aceh.

Uang yang dikembalikan ini sesuai dengan hasil audit BPK RI, dugaan sementara adanya kerugian negara ini hasil audit BPK RI, sehingga pihak Kejaksaan Negeri Langsa menetapkan 4 orang jadi tersangka, masing masing, AZ Wadir Rumah Sakit Umum (RSUD) Langsa, DED, PPT, dan dua rekanan nya masing- masing, SN dan DS, ke empat mereka sudah di tahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri sejak tgl 29/10/2019 lalu,”Ungkap H.A.Muthallib yang juga Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Langsa.

Menurut H.A.Muthallib, pihak nya juga bersama dengan 4 orang perwakilan keluarga sudah mengajukan permohonan tahanan rumah/luar, dengan jaminan keluarga mereka,”Pinta nya.

Permohonan alih tahanan kami lakukan berbagai pertimbangan, mengingat semua unsur sudah terpenuhi dan tidak melarikan diri juga kerugian negara sudah dikembalikan,”Tutur wartawan senior.

Kita sangat yakin mereka tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan alat bukti, mana mungkin mereka lari karena penjamin adalah isteri dan anak mereka masing-masing.

Kapan pihak kejaksaan dan pengadilan membutuhkan mereka kita siap hadirkan dalam kasus dugaan korupsi AZ, Cs didampingi oleh 5 pengacara, masing-masing H.A. Muthallib Ibrahim,.SE,.SH,.M.Si,.M.Kn, Safaruddin,.SH, Dr.Darwis Anatami,.SH,.MH, Fachrurrazi,.SH dan Murhadi,.SH.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langsa, Ikhwan Nul Hakim,.SH melalui Kasi Pidsus M. Fahmi,.SH,.MH membenarkan salah seorang pihak keluarga dari keempat tersangka dengan didampingi dua kuasa hukumnya, sekira pukul 10.00 WIB pagi, mengembalikan dan menitipkan uang atas kerugian negara sesuai hasil audit BPK RI sebesar Rp.269.675.200,- .

Lebih lanjut Fahmi menyebutkan, uang tersebut telah kita lakukan penyitaan sebagai barang bukti dan dititipkan ke Rekening Kas Kajari Langsa.

Namun demikian proses hukum tetap berlanjut meski uang telah dikembalikan, kasus ini masih dalam penyelidikan dalam waktu dekat ini akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh sesuai aturan peraturan perundang undangan yang berlaku,”Tutup Fahmi. (*)

Sumber : si

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas