Responder Ombudsman, Pratama Saragih Meminta Erick Thohir Usut Tuntas “Mafia” Sewa Menyewa Lahan Di PTPN III

oleh -1.247.489 views
Responder

IDUL FITRI

Jakarta I Mediarealitas.com – Responder Ombudsman, Pratama Saragih Meminta Erick Thohir Usut Tuntas “Mafia” Sewa Menyewa Lahan Di PTPN III.

Disaat gencar-gencarnya Presiden Joko Widodo mengkampanyekan masalah mafia tanah agar diusut tuntas, PTPN III malah semakin ‘menggila’ soal sewa menyewa lahan milik perusahaan pelat merah itu.

REALITAS TV

Pasalnya, ujar Responder Ombudsman RI-Sumut, Pratama Saragih kepada WA group The Jokowi Dream (24/3/2021).

Patut diduga kuat ada oknum “Mafia” terkait sewa menyewa lahan milik PTPN III yang keberadaannya di Sei Mangkei sebesar Rp.32,5 Miliar plus Denda keterlambatan Bayar Minimal Sebesar Rp.1,3 Miliar. Ini jelas-jelas tidak mematuhi hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK-RI.

“Saya mewarning kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar masalah mafia sewa menyewa lahan PTPN III ini menjadi perhatian khusus”.

Ungkap Pratama Saragih usai meminta masukan dari Ketum IRSI sekaligus kompetensi Sekjen The Jokowi Dream Ir. H. Arse Pane sebagai unsur Relawan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dalam memantau pengawasan kinerja BUMN “Nakal” dan tidak menguntungkan negara.

Sinyalemen ini, lanjut Pratama Saragih yang juga selaku Responder BPK, PTPN III (Persero) terindikasi tidak patuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK. RI) terkait penagihan ke PT. API atas sewa lahan tahap 2 sebesar Rp.32.500.000.000,00 (exclude PPN 10%) dan denda keterlambatan pembayaran tahap 2 minimal sebesar Rp.1.300.000.000,00 sebagaimana di jelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Pengelolaan Pendapatan.

Biaya Dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, 2018 (Triwulan III) Nomor.48/AUDITAMA VII/PDTT/08/2019, tanggal 01 Agustus 2019.

Diketahui, atas temuan BPK.RI tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari Sekretaris Eksekutif Vice President (SEVP) PTPN III (Persero) yang tidak melakukan monitoring atas pembayaran sewa lahan tahap 2 ke PT. API, kemudian tidak dilakukanya penagihan pembayaran tahap ke 2 ke PT API oleh Kepala Bagian Pengembangan PTPN III (Persero).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Hak Pengelolaan di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke antara PT.Perkebunan Nusantara IiI (Persero) dengan PT. Alternative Protein Indonesia (API) bernomor. 3.12/SPJ/21/2017 tanggal 27 November 2017.

Yakni Pasal 1 ayat (1) Angka 1.1 huruf a) dan huruf b), Pasal 1 ayat (2) Angka 1.2 huruf a) dan huruf b), Pasal 1 ayat (3) Angka 1.3 huruf a) dan huruf b), selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Angka 2.5 dan ayat (2) Angka 2.6.

Dijelaskan lebih rinci, Lahan yang disewakan oleh pihak PTPN III kepada PT. Alternative Protein Indonesia (API) seluas 510.000 m3 dengan jangka waktu 30 tahun dan nilai sewa Rp.650.000,00/m2 atau sebesar Rp.331.500.000.000,00 (510.000 m2 X Rp.650.000,00/m2).

Menilik fakta tersebut, patut dan layak kalau Erick Thohir selaku Menteri BUMN merestruktrurisasi atas kelalaian jajaran Direksi sampai SEVP hingga Kepala Bagian di PTPN III (Persero).

Tidak cukup hanya mengganti, Pratama Saragih juga merekomendasi masalah ini patut diduga kuat ada unsur tindak pidana dikarenakan berpotensi merugikan keuangan negara sehingga layak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengusut pemasalahan PTPN III ini sampai tuntas ke akar-akarnya.

Permasalahan ini hingga dirilis, telah mengkonfirmasi pihak kompeten di jajaran direksi dan pejabat terkait di PTPN III. Namun belum ada tanggapan serius. (*)

UPDATE CORONA