Kades di Sumsel Pakai Dana Bansos Corona Untuk Judi, Terancam Hukuman Mati

oleh -75.489 views
Kapolsek
Foto : Ilustrasi

IDUL FITRI

Palembang I Realitas – Seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel).

Bernama Askari (43) diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang digunakan untuk berjudi. Aksari terancam hukuman mati.

REALITAS TV

Sidang pembacaan dakwaan dilakukan pada Senin (1/3/2021) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) Sahlan Effendi.

“Benar, Senin kemarin sudah digelar agenda pembacaan dakwaan oleh JPU terhadap terdakwa seorang oknum kades di Musi Rawas, atas nama Askari,” kata Pejabat Humas PN Palembang Abu Hanifah kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA :   Cegah Balap Liar, Polres Langaa Gencarkan Patroli Malam

“Pasal tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi, ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun atau merujuk pada peraturan presiden tentang penyalahgunaan dana COVID-19 terdakwa terancam pidana mati,” kata Yuriza saat dikonfirmasi terpisah.

Sementara itu, Kasi Kejari Lubuklinggau Yuriza Antoni menyebut, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Lubuklinggau dijelaskan ancaman hukum terhadap terdakwa.

BACA JUGA :   Korlantas : Berikut Tata Cara Alur Aplikasi Sinar SIM Presisi Nasional

Terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

Dalam dakwaan JPU, Riza menyebutkan terdakwa selaku kepala desa, pada Mei 2020, telah menggunakan dana desa tahap II dan III senilai Rp 187,2 juta.

BACA JUGA :   Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Terima Suap 3,2 Miliar

Salah satunya digunakan untuk Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) warga Desa Sukowarno. Akan tetapi, dana COVID-19 tersebut tidak dibagikan oleh terdakwa ke warganya.

“Dalam dakwaan JPU, dana tahap II dan III yang sejatinya diberikan Rp 600 ribu per Kartu Keluarga (KK) oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti judi togel dan lainnya,” kata Riza. (*)

Sumber: Dtc

UPDATE CORONA