Sri Mulyni: RI Butuh Modal, Sebut APBN dan BUMN Tidak Cukup

oleh -91.489 views

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjelaskan alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Menurutnya, kehadiran INA bertujuan mendukung pembangunan di Indonesia yang tak cukup jika hanya bermodalkan APBN atau penugasan BUMN.

“Kita tidak mungkin hanya mengandalkan instrumen yang terbatas, yaitu terutama APBN atau kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN. Kalau kita menggunakan 2 instrumen itu secara besar, pasti nanti akan muncul masalah sustainability,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (01/02/2021).

Selain itu, menurutnya kehadiran LPI akan memberi kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia.

“Makanya, di dalam rangka Indonesia tetap tunggu tinggi, kalau dulu mungkin ketika boom harga minyak atau komoditas terjadi, kita baru punya momentum lebih bagus lagi. Kita ingin momentum pembangunan itu terjaga secara ajeg (tetap),” jelas dia.

BACA JUGA :   Sejumlah Mesin Pompa Air Akan Dikirim ke Polres Yang Terkena Karhutla

Dengan LPI ini, maka investor punya banyak pilihan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Seperti tadi ekuitas vs loan. Kalau sekarang ini para pemodal baik di dalam maupun luar negeri lebih aman membeli surat utang pemerintah atau surat utang perusahaan. Atau dia masukkan saja ke bank dalam bentuk DPK (dana pihak ketiga), maka kita harus membuat supaya orang harus melihat supaya ada choice atau pilihan untuk tidak hanya dalam bentuk surat utang tadi,” papar dia.

Sri Mulyani menegaskan, kehadiran LPI tidak menutupi celah instrumen investasi lainnya bagi investor. Namun, justru melengkapi dengan yang sudah ada, sehingga memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

BACA JUGA :   Suntik Vaksin Sinovac Covid-19, Nakes Tuntas di Kota Langsa

“Ini nanti akan menjadi complementary terhadap LPI-nya di mana orang mau bawa uang dan mau masuk ke Indonesia dan dia akan bersama-sama investasi. Jadi itu complementary, bukan saling menghilangkan, tapi saling menguatkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, salah satu target pemerintah dari LPI adalah mendapat modal untuk proyek-proyek infrastruktur.

“Gambar besar dan banyak pertanyaan terkait konstruksi LPI. Kita bayangkan Indonesia ke depan sangat banyak memerlukan pembangunan proyek pembangunan, proyek infrastruktur terkait berbagai segmen sektor di masyarakat, perekonomian, dan pembiayaan pembangunan tersebut membutuhkan dana,” imbuh Suahasil.

Sama seperti Sri Mulyani, hanya mengandalkan APBN yang berasal dari penerimaan pajak negara tidaklah cukup.

“Ilustrasinya ada seperangkat proyek PSN dipikirkan pemerintah jadi penting, jadi basis Indonesia ke depan, APBN akan alokasikan uang itu dari pajak, tentu nggak akan cukup hanya menggunakan uang APBN yang berasal dari pajak saja,” tuturnya.

BACA JUGA :   Kota Bogor Ditiadakan Ganjil Genap Dua Pekan ke Depan

Begitu juga jika hanya mengandalkan surat utang. Apalagi, pemerintah sedang berupaya menjaga rasio utang di APBN terhadap PDB sebesar 3%.

“Pertanyaan berikutnya, bisa nggak APBN melakukan utang? Bisa nggak APBN mencari dana yang lebih banyak dan menggunakan dana itu yang berasal dari utang untuk membiayai pembangunan proyek PSN? Tentu saja bisa tapi kita kan sudah berkomitmen untuk APBN kembali kita sehatkan dan ada batasan utang APBN terutama 3% dari PDB setiap tahun dan ini akan kita pegang,” tutup Suahasil. (*)

Sumber:(Dtc)

UPDATE CORONA