Kapolda Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM di Papua

oleh -180.489 views
Kapolda Minta
foto: Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Kapolda Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM di Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw minta pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

REALITAS TV

Sebab isu ini menjadi salah satu komoditas yang kerap digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menarik perhatian dunia internasional agar bisa berpisah dari NKRI.

“Pemerintah harus bisa mengungkap kasus HAM masa lalu itu agar masyakat melihat secara objektif, siapa sebenarnya pelanggar HAM itu? Aparat atau mereka?,” kata Paulus kepada tim Blak-blakan ke Media, Jumat (12/2/2021).

Sebagai aparat yang telah 18 tahun bertugas di wilayah Papua, dia menyatakan OPM maupun KKB justru lebih banyak melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan anggota TNI/Polri.

BACA JUGA :   Empat Ton Beras Danrem 061/Sk Berbagi Kasih Untuk 400 Yatim dan Jompo

Tapi mereka selalu berteriak lebih nyaring dan menuduh aparat TNI/Polri lah yang melakukan kekerasan.

Di era media sosial seperti sekarang, mereka juga biasa memutar balikkan fakta atau membuat hoaks atas setiap kejadian sebagai tindak kekerasan oleh aparat TNI/Polri.

Paulus Waterpauw mencontohkan, bila ada warga yang luka-luka karena kecelakaan lalu lintas pun mereka mengemasnya kemudian sebagai korban kekerasan oleh TNI/Polri.

“Jadi, mari semua pihak melihat persoalan Papua secara objektif. Kalaua ada pelanggaran HAM di masa lalu, ayo kita ungkap sama-sama,” ujarnya.

BACA JUGA :   Danrem 102/ Pjg Berikan Motivasi Kepada Calon Taruna Akmil

“Kami dari kepolisian mendapat tugas menangani tiga kasus, dan sudah selesai. Tinggal instansi lainnya, bagaimana? Jadi memang harus ada keinginan kuat untuk menyelesaikannya,” ujar Jenderal Bintang Dua kelahiran Fakfak, 25 Oktober 1963 itu.

Sebetulnya, kata Paulus Waterpauw, ada 13 kasus pelanggaran HAM hingga 2014 yang telah disepakati untuk diselesaikan.

Dari jumlah itu telah disepakati pula kasus mana saja yang ditangani oleh TNI/Polri (Kodam Cendrawasih / Polda Papua-Papua Barat), Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung.

BACA JUGA :   Ketua AJI Medan Desak Kepolisian Ungkap Kasus Pembunuhan Marsel

Kesepakatan itu dicapai saat Luhut B. Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan menggelar pertemuan di Jayapura pada 2015.

Bila instansi lain yang mendapat amanat dapat menyelesaikannya secara hukum atau dalam bentuk lain, dia optimistis akan membuat persoalan lebih jelas. Sekaligus membuktikan bahwa pemerintah serius menyelesaikan persoalan HAM di Papua.

Pada bagian lain, Paulus Waterpauw membeberkan motif di balik bermunculannya kelompok-kelompok kriminal bersenjata.

Juga soal modus operandi, asal usul kepemilikan senjata mereka, hingga sinyalemen mereka dimanfaatkan untuk tujuan politik dan bisnis lokal. (*)

Sumber:(Dtc)

UPDATE CORONA