Gerindra dan PDI-P Sepakat, Soal Edhy Prabowo, Juliari Batubara Dihukum Mati

oleh -449.489 views
Gerindra
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara disebut layak dihukum mati, berikut respons PDI-P dan Gerindra.

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Gerindra dan PDI-P Sepakat, Soal Edhy Prabowo, Juliari Batubara Dihukum Mati.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej baru-baru ini membuat pernyataan yang menjadi sorotan publik.

REALITAS TV

Ia menilai, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak untuk dituntut dengan hukuman mati.

Menurut Eddy Hiariej, mereka layak dihukum mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA :   Empat Ton Beras Danrem 061/Sk Berbagi Kasih Untuk 400 Yatim dan Jompo

Menanggapi hal itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra ikut buka suara.

Mereka sepakat akan menghormati proses hukum yang masih berjalan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Djarot menyatakan, proses hukum yang tengah dijalani oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara itu sebaiknya dihormati.

“Sebaiknya kita serahkan dan hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Djarot saat dihubungi Wartawan, Selasa (17/2/2021).

BACA JUGA :   Ketum PPWI: Pemerintah Jangan Abaikan Keselamatan Pekerja Media

Menanggapi pendapat Edward, Djarot menilai sebagai pejabat lembaga eksekutif, ia seharusnya menghormati dan tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

“Berwacana sebagai pengamat silakan, tetapi jangan intervensi proses hukumnya,” kata Djarot.

Sementara, Habiburokhman juga sepakat untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan.

Ia menilai tak perlu berspekulasi soal tuntutan hukuman terhadap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

BACA JUGA :   DPC AKSI Muara Enim Mempertanyakan Terkait Pemalsuan Tanda Tangan

Setiap perkara ada konstruksi masing-masing, makanya kita jangan berspekulasi. Biarkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang,” kata Habiburokhman kepada Wartawan, Rabu (17/2/2021).

Habiburokhman mengatakan, tuntutan terhadap kedua mantan menteri itu tergantung fakta dan bukti.

Fakta tersebut harus melalui proses hukum yang ujungnya disimpulkan oleh hakim.

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas