Kutacane I Realitas – Diduga Penegak Hukum Tak Mampu Ungkap Mafia Dana BOK Dan Akreditasi Puskesmas.
Diduga lemahnya pihak Polda Aceh dalam menidak lanjuti adanya indikasi dalam dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Akreditasi pada tahun 2018- 2019 di Puskesmas Kabupaten Aceh Tenggara, kini mendapat pandangan hangat dari anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) H. Marwan Husni yang merupakan wakil ketua komisi D dari partai amanat nasional (PAN).
“Penegak hukum kususnya Polda Aceh jangan tutup mata terkait dana BOK dan Akreditasi Puskesmas pada tahun 2018-2019 kata H.Marwan Husni.
Dijelaskannya, adanya indikasi dalam pengelolaan dana BOK dan Akreditasi diduga tidak transparan yang mencapai milyaran rupiah, hal ini bukan lagi rahasia, informasi yang berkembang permasalahan ini sudah pernah di tangani oleh pihak Polda Aceh, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari mereka kata Marwan Husni pada Rabu (29/1/2020).
Tambahnya, ” Saya merasa kecewa dengan kinerja Kapolda Aceh, karena hal ini belum ada tindak lanjut dari mereka, padahal dana itu sangat besar,” penegak hukum tak mampu ungkap mafia dana BOK dan Akreditasi Puskesmas.
Seraya berharap, kepada bapak Kapolri agar menurunkan tim untuk melakukan lidik untuk menidak lanjuti adanya indikasi dalam pengelolaan dana BOK dan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Aceh Tenggara pintanya. (Sumardi/Yudi)
